JuaraNews, Bandung – Mengawali kalender kerja tahun 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Paripurna yang mengusung dua agenda strategis.
Bertempat di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin (5/1/2026), rapat ini menjadi momentum krusial bagi penguatan kinerja legislatif di tahun yang baru.
Dua agenda utama tersebut meliputi pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 serta penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.
Baca Juga: Fraksi PDI Perjuangan Lakukan Rotasi Anggota AKD DPRD Jabar
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna, yang memimpin jalannya agenda pertama, secara resmi mengetuk palu dimulainya Masa Persidangan II.
Dalam sambutannya, Buky menekankan pentingnya kesehatan dan kelancaran bagi seluruh anggota dalam menjalankan amanat rakyat.
“Dengan resminya pembukaan masa persidangan ini, kami berharap seluruh pimpinan dan anggota DPRD dapat meningkatkan produktivitas kinerja. Fokus kita adalah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat demi mewujudkan visi Jawa Barat yang Istimewa,” ujar Buky.
Baca Juga: BPOKK Demokrat Jabar Evaluasi DPC, Petakan Kekuatan dan Kinerja Partai
Penyegaran Struktur Alat Kelengkapan Dewan
Memasuki agenda kedua, kendali rapat beralih kepada Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan. Agenda ini difokuskan pada pengesahan komposisi baru Alat Kelengkapan Dewan (AKD) tahun 2026.
Iwan menjelaskan bahwa proses perubahan ini merupakan tindak lanjut dari surat pimpinan bernomor 3708/TU.04/DPRD yang dilayangkan kepada seluruh fraksi pada akhir Desember 2025 lalu. Langkah ini diambil guna memastikan struktur organisasi di internal DPRD tetap relevan dan progresif.
“Alhamdulillah, kami telah menerima usulan dari fraksi-fraksi. Dengan disetujuinya rancangan keputusan tersebut, maka struktur AKD DPRD Jawa Barat secara resmi mengalami perubahan,” jelas Iwan.
Baca Juga: Wagub Erwan Sambut Baik Penetapan Rencana Kerja DPRD Jabar
Optimisme Pelayanan Masyarakat
Perubahan struktur AKD ini bukan sekadar rutinitas administratif. Pimpinan DPRD berharap penyegaran ini menjadi bahan bakar baru bagi kedewanan untuk bekerja lebih efektif.
Melalui formasi yang baru, DPRD Jabar berkomitmen untuk mengoptimalkan tiga fungsi utamanya pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jawa Barat. (dsp)
