JuaraNews, Bandung – DPRD Provinsi Jawa Barat memastikan Pemerintah Provinsi menjalankan kebijakan efisiensi anggaran tanpa mengganggu program prioritas, terutama di sektor infrastruktur dan pendidikan.
Pemerintah justru berharap kebijakan penghematan tersebut mampu memperkuat kinerja birokrasi agar lebih adaptif dan produktif di tengah keterbatasan fiskal.
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, menegaskan bahwa langkah efisiensi tidak hanya menyangkut soal pemangkasan pos belanja, tetapi juga mendorong perubahan pola kerja di lingkungan pemerintahan.
Baca Juga: DPRD Jabar Terima Kunker DPRD Indramayu, Bahas Penguatan Fungsi dan Strategi Kinerja
Menurutnya, kebijakan baru menuntut ASN untuk lebih adaptif agar mereka tetap dapat memberikan pelayanan publik yang optimal meskipun dengan sumber daya terbatas.
“Efisiensi anggaran harus diiringi dengan efisiensi birokrasi. ASN tidak bisa bekerja dengan cara lama, sementara tantangan fiskal semakin berat,” ujarnya di Bandung, Selasa (11/11/2025).
Rahmat menjelaskan, pada tahap awal, pemerintah hanya memastikan kebutuhan rutin setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti belanja pegawai dan pemeliharaan fasilitas kantor.
Baca Juga: Wilayah Timur Jabar Siap Jadi Pusat Ekonomi Baru, DPRD Dorong Akselerasi Infrastruktur dan Pertanian
Sementara pemerintah akan menyesuaikan program kerja dengan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Gubernur.
“Semua kegiatan akan dirunut lagi agar selaras dengan RPJMD. Minggu depan kami mulai rapat dengan dinas mitra untuk membahas prioritas program,” tambahnya.
Langkah efisiensi ini juga memicu perubahan kebijakan kerja ASN. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong penerapan work from home (WFH) secara selektif, merotasi pegawai antar instansi, serta menugaskan ASN yang kurang produktif ke sektor yang lebih membutuhkan tenaga tambahan, seperti pendidikan dan kebersihan.
Baca Juga: Angka Cerai dan Kekerasan Anak di Jabar Meningkat, Komisi V dan IPB Rumuskan Kebijakan Keluarga Baru
Sementara, Kepala Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Jabar, Arif Ahmad Ripai, mengatakan kebijakan ini menjadi bentuk adaptasi agar birokrasi tetap lincah menghadapi keterbatasan fiskal.
“ASN yang kurang produktif bisa diperbantukan ke sekolah atau ke dinas kebersihan. Prinsipnya, semua tetap bekerja dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah,” kata Arif beberapa waktu lalu.
Ia menambahkan, pemerintah menghemat anggaran di berbagai aspek, termasuk mengurangi volume kegiatan, membatasi perjalanan dinas luar provinsi, serta mengefisienkan penggunaan listrik dan pencahayaan kantor.
Baca Juga: Atasi Masalah Sampah, Komisi I DPRD Jabar Dorong Perpanjangan Izin Sarimukti
Kegiatan Dewan Tetap Berjalan dengan Penyesuaian Peserta
Namun, kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti reses dan sosialisasi perda tetap berjalan dengan penyesuaian jumlah peserta.
“Reses tetap dilakukan empat kali, tapi pesertanya dikurangi. Begitu juga dengan kegiatan seremonial, tidak dihapus tapi disesuaikan,” ujarnya.
Menurut Arif menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti menurunkan pelayanan publik, tetapi mengubah cara kerja supaya penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.
“Kita dorong agar birokrasi lebih hemat, tapi tetap berdampak,” tegasnya.
Baca Juga: DPRD dan Pemprov Jabar Fokus Efisiensi Anggaran, Program Prioritas Tetap Jalan
DPRD Jawa Barat menilai langkah ini penting untuk memastikan pembangunan strategis, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, tetap berjalan tanpa terganggu oleh tekanan fiskal.
“Kuncinya ada di efektivitas birokrasi. Dengan sumber daya yang sama, kinerja harus bisa lebih maksimal,” ujar Rahmat.
Dengan strategi efisiensi dan penataan ulang birokrasi ini, Pemprov Jabar berharap bisa menjaga stabilitas program prioritas sekaligus memperkuat budaya kerja ASN yang adaptif, hemat, dan berorientasi hasil. (dsp)
