JUARANEWS – Program pengiriman siswa ke barak militer yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapat sorotan dari Ombusman Jabar.
Kepala Ombudsman Jabar Dan Satriana mengatakan, program pengiriman siswa nakal ke barak militer yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi seharusnya dilakukan kajian terlebih dahulu.
BACA JUGA: Bupati Bandung: Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer Ada Mekanismenya
Menurutnya, sejauh ini program yang digagas Gubernur Jawa Barat Ded Mulyadi itu minim informasi. Sebab, informasi yang disampaikan hanya pernyataan lisan saja.
‘’Itupun informasinya masyarakat banyak mendapatkan melalui media sosial, sehingga banyal terjadi simpang siur,’’ ujar Kepala Ombusman Dan Satriana dalam keterangan rilisnya, dikutip, Kamis, (15/05/2025).
Dan Satriana mengakui, mengenai informasi tersebut sudah ada surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
BACA JUGA: Ono Surono Protes Anggaran Media Kena Pangkas!
Surat edaran itu, memuat mengenai 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat menuju terwujudnya Gapura Panca Waluya.
Akan tetapi, surat edaran tersebut belum memberikan informasi secara lengkap mengenai tujuan, sasaran dan pelaksanaan dari program itu.
BACA JUGA: Debat dengan Anak Perempuan Dedi Mulyadi Dianggap Lakukan Pelecehan Verbal?
Dan Satriana mencontohkan, secara teknis tidak ada informasi mengenai perekrutan kriteria siswa yang menjadi sasaran program itu.
‘’Nah ini kan seharusnya diperjelas seperti apa dan bagaimana,’’ cetus Dan Satria.
Selain itu, Dan satriana juga sempat melihat dialog antara Dedi Mulyadi dan siswa. Dimana peserta yang mengikuti program tersebut mengaku secara sukarela dan tidak ada paksaan.
BACA JUGA: Koperasi Merah Putih, Potensinya Diklaim Sampai Rp 80 Triliun!
Kondisi ini mengakibatkan terjadi simpang siur informasi. Sebab, sepengetahuannya, para siswa yang dikirim ke barak militer memiliki masalah di sekolah.
“Sasaran dalam program ini kan adalah peserta didik yang memiliki perilaku khusus. Jadi perlu di perjelas lagi,” kata dia.
Untuk Itu, Ombusman meminta kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar memperjelas petunjuk teknis mengenai penjabaran surat edaran itu.
BACA JUGA: Puluhan Siswa MAN 1 Cianjur Keracunan Usai Santap Makan Bergizi Gratis !
Hal ini dilakukan agar, dalam pelaksanaan di bawah dapat dilaksanakan sesuai dengan instrusksi dan petunjuk yang ada.
‘’Sasarna pembinaan khusus dan proses pendataan peserta harus memiliki tolok ukur agar memiliki capaian keberhasilan dalam program itu,’’ tandas Dan Satriana. (yan)
