JuaraNews, Bandung – Pemerintah Kabupaten Bandung fokus pada intensifikasi dan digitalisasi pajak pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Demikian dikatakan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, M Akhiri Hailuki, Sabtu (16/8/2025).
Maka dari itu, Legislator Partai Demokrat ini memastikan tidak ada kenaikan PBB di wilayahnya pada 2026.
Kepastian tersebut, kata Hailuki setalah dalam rapat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026 tidak ada opsi menaikkan PBB.
“Warga Kabupaten Bandung tidak perlu kuatir karena dalam pembahasan APBD 2026 tidak ada opsi menaikkan PBB untuk menambah Pendapatan AslI Daerah (PAD),” katanya, Sabtu (16/8/2025).
Baca Juga:Respon Cepat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Atasi Keluhan Warga
Wajib Pajak
Menurutnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Memilih untuk melakukan strategi intensifikasi sumber PAD melalui optimalisasi pemutakhiran data wajib pajak.
“Kemudian kita sepakat mendorong pencegahan kebocoran pendapatan melalui modernisasi dan digitalisasi teknologi,” ujarnya.
Hailuki mendorong sosialisasi yang intensif agar para wajib memahami bagaimana mekanisme pembayaran pajak dengan cepat dan mudah.
Baca Juga:Wakil Ketua DPRD Soroti Transparansi BJB Terkait Dugaan Fraud Rp 2,5 Miliar di Soreang
“Kemudian selain itu juga kita mendorong peningkatan PAD dilakukan melalui strategi ekstensifikasi peluasan potensi-potensi baru beserta stimulus bagi para wajib pajak,” tandasnya. (Bas)
