blog counter

Hot News


Opini


    2016, Pemerintah Benahi Koperasi Simpan Pinjam

    • Senin, 14 Desember 2015 | 08:53:00 WIB
    • 0 Komentar


    2016, Pemerintah Benahi Koperasi Simpan Pinjam

    JuaraNews, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM berencana membenahi dan memperbaiki manajemen koperasi simpan pinjam (KSP) di seluruh Indonesia agar lebih baik.

    Saat ini, jumlah KSP, baik konvesional maupun syariah, yang masih aktif di Indonesia sebanyak 110.000 unit. Dari 110.000 KSP tersebut, hanya sedikit yang dikelola dengan manajemen cukup baik.

    Karena itu, agar layanan KSP di Indonesia semakin baik dan terpercaya, perlu pembinaan dari segi manajemenya. "Dengan perbaikan tersebut, diharapkan permasalahan-permasalahan yang sering muncul di media massa seperti, investasi bodong, pengelolaan koperasi yang amburadul dapat ditekan," kata Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Choirul Djamhari di Jakarta.

    Menurut Choirul, pembinaan, pembenahan, dan perbaikan seluruh KSP tersebut ditarget selesai dalam dua tahun. Pembenahan difokuskan pada tiga aspek strategis. Pertama, tata kelola (governance), standar pelayanan, pencapaian indikator kinerja, dan pengelolaan omset. Kedua, manajemen risiko dengan mencadangkan aset dan menyiapkan alternatif penanggulangan risiko.

    “Langkah kedua ini perlu dilakukan lantaran selama ini, KSP hancur dan bubar lantaran pengelola tak mampu melakukan antisipasi risiko yang muncul. Sehingga ketika terjadi masalah, KSP tutup dan merugikan nasabah,” ujar Choirul.

    Aspek ketiga, kepatuhan (compliance). Pembinaan aspek ini bertujuan untuk menumbuhkan mental dan semangat KSP dalam mematuhi ketentuan atau peraturan, termasuk prinsip dasar dan jati diri koperasi. "KSP wajib mematuhi peraturan dari pihak regulator yang mengatur industri keuangan," jelas dia.

    Choirul mengemukakan, peraturan dibuat agar KSP tetap sehat dan terhindar dari masalah hukum. Selama ini, banyak KSP tak mengindahkan peraturan, sedangkan pemerintah tak bisa melakukan intervensi. Pengawasan KSP hanya berasal dari partisipasi anggota.

    "Pada 2016, pemerintah menyiapkan Satuan Tugas Pengawasan KSP di seluruh Indonesia. Pengelola KSP akan dididik dan mendapatkan pembekalan memadai agar lebih baik. Kementerian Koperasi dan UM juga membentuk deputi khusus untuk mengawasi KSP agar mematuhi aturan. Deputi ini juga berhak menjatuhkan sanksi terhadap KSP yang melanggar," tutur Choirul.

    Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM mengeluarkan peraturan menteri (Permen) revisi terhadap peraturan tentang pengelolaan KSP sebelumnya. Kedua Permen tersebut merupakan payung hukum dan pedoman bagi KSP. “Kementerian juga menyusun aplikasi (software) berbasis IT untuk membantu KSP dan memudahkan Kementerian melakukan pengawasan melalui KSP Online,” tandas dia. (*)

    Oleh: akbar aulia / bar

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Ridwan Kamil Luncurkan Tapal Desa, Digitalisasi Lumbung Padi Antisipasi Krisis Pangan
    Peringati Hari Kemerdekaan ke-77, PT PIL Luncurkan Helm Retro Modern Bertemakan Dirgahayu RI
    SKYE Suite Sydney Raih Nominasi ‘Apartment/Suite Hotel of Year’
    PMK di Jabar Menurun, Vaksinasi dan Skrining Hewan Tetap Dilakukan
    Gelar Urban Fest di Bandung, Cara Daihatsu Sasar Konsumen Generasi Milenial
    Berita Terdahulu

    Editorial


      iklan qposaja

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads