Hot News


JN-TAM

Inspirasi


  • Dirgahayu Sat Linmas ke-58
    Dirgahayu Sat Linmas ke-58

    NEGARA Republik Indonesia lahir melalui perjuangan bangsa dan pahlawannya yang melepaskan diri dari penjajahan dan sejajar dengan bangsa di dunia.

    Kenaikan UMK Jangan Berujung PHK Massal
    net

    Kenaikan UMK Jangan Berujung PHK Massal

    • Rabu, 25 November 2015 | 22:18:00 WIB
    • 0 Komentar

    SUDAH menjadi rutinitas setiap menjelang akhir tahun, kalangan buruh berdemo secara bergelombang menuntut kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun berikutnya. Di lain pihak, para pengusaha keberatan dengan penetapan UMK 2016.

    Mengacu pada PP No 78/2015 tentang Pengupahan, kenaikan UMK di tiap daerah rata-rata sebesar 11,5%, dan hanya ada satu daerah yang mendapatkan penyesuaian, yakni Kabupaten Ciamis naik sebesar 15,83 persen. Besaran UMK Jabar Tahun 2016 ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jabar No 561/Kep.1322-Bangsos/2015 tertanggal 20 November 2015, yang berlaku mulai 1 Januari 2016 mendatang.

    Kenaikan besaran UMK di Jabar sendiri tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2015 ini, yang dihasilkan berdasarkan kesepakan di Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten (DPK). UMK Kota Bandung misalnya, diperkirakan naik dari Rp2.310.000 menjadi Rp2.626.940

    Untuk UMK tertinggi di Jabar diprediksi terjadi di Kabupaten Karawang. Tahun lalu, UMK Karawang Rp2.447.445. Dengan asumsi kenaikan 11,5%, maka UMK Karawang naik jadi Rp3.330.505 pada 2016.   Sedangkan daerah dengan UMK terendah tahun ini adalah Kabupaten Pangandaran sebesar Rp1.324.620.

    Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengaku dengan berat hati harus menetapkan besaran UMK mengacu pada PP No 78/2015, yang mempertimbangkan pertumbuhan nasional dan angka inflasi. Besaran UMK 26 kabupaten/kota di Jabar ini sudah barang tentu masih jauh dari tuntutan kaum buruh. Para buruh menuntut agar kenaikan bisa lebih dari 11,5% atau sebesar 25% seiring naiknya harga berbagai kebutuhan hidup dan untuk menjaga daya beli kaum buruh.

    Bahkan kaum buruh melalui serikat-serikat pekerja menggelar mogok nasional menentang pemberlakuan PP 78/2015. Buruh menilai PP No. 78/2015 melanggar UUD 1945. PP pengupahan juga menghilangkan hak  berunding serikat buruh sehingga melanggar konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO). Serta melanggar UU Nomor 13/2003  tentang Ketenagakerjaan dan UU No  21/2000 tentang Serikat Pekerja.

    Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengencam aksi mogok nasional yang digelar selama 4 hari, dari 24 hingga 27 November 2015.  Karena aksi tersebut bisa melumpuhkan kegiatan perusahaan, juga melanggar hak orang lain, perusahaan dan  pengusaha untuk melakukan  usaha.

    Pengusaha juga khawatir naiknya UMK yang dinilai tinggi tersebut memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) alias pemecatan massal terhadap buruh. Sebab perusahaan tak sanggup memberikan upah sebesar itu di tengah kelesuan dan perlambatan ekonomi saat ini.

    Gubernur Ahmad Heryawan sendiri mengaku dengan berat harus menetapkan besaran UMK mengacu pada PP No 78/2015. Secara sikap, Pemprov hanya bisa patuh kepada keputusan pemerintah pusat. Aher mengaku sangat memahami keinginan buruh yang menolak PP 78/2015. Di lain pihak, pemprov pun memahami keberatan dari para pengusaha.

    Persoalan ini seolah tak pernah berujung pada titik temu. Kaum buruh menilai besaran UMK jauh dari standar hidup layak bagi buruh. Sedangkan pengusaha keberatan karena naiknya upah berimplikasi pada kenaikan biaya operasional. Karena beban upah ini menyumbang hingga 24% pada besaran biaya operasional pabrik.

    Kondisi ini tentunya harus disikapi dengan bijaksana oleh semua pihak, khususnya unsur tripartit, yakni buruh, pengusaha, dan pemerintah. Karena bagaimana pun, kaum buruh haruslah hidup sejahtera, tapi perusahaan pun harus tetap hidup dan beroperasi.

    Yang jelas, UMK terlalu tinggi bisa mengancam kelangsungan hidup perusahaan, bahkan bisa memicu inflasi yang lebih tinggi. Namun jika UMK terlalu rendah, akan menyengsarakan kaum buruh yang hingga kini belum sejahtera. Harus dicari solusi terbaik yang tidak merugikan salah satu pihak, baik buruh maupun pengusaha. Jangan sampai kenaikan UMK membuat perusahaan bangkrut yang berujung pada PHK. (*)

    Oleh: deni mulyana sasmita / den

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Berdamai atau Hidup Tanpa Corona
    Jadi Pribadi yang Lebih Baik di Tahun Baru 2020
    Teloransi, Kebersamaan dalam Perbedaan
    Teladani Semangat Pahlawan
    Tahun Baru Hijriah, Pererat Silaturahmi Toleransi
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Klasemen Liga Dunia

      Tim M Point
      1. Liverpool 12 34
      2. Leicester City 12 26
      3. Chelsea 12 26
      4. Manchester City 12 25
      Tampilkan Detail

      Klasemen Liga Indonesia

      Tim M Point
      1 Persib Bandung 3 9
      2 Bali United 3 7
      3 PSIS Semarang 3 6