JuaraNews, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan pengelolaan koperasi direformasi secara total mengacu pada Pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi itu dilontarkan saat berkunjung ke rumah Bung Hatta di Bukittinggi, Sumatera Barat.

“Kita harus mereformasi total seluruh koperasi di Indonesia agar ekonomi rakyat bisa berkembang pesat," kata Puspayoga di lantai dua Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta, Selasa 17 November 2015).

Menurut Menkop, pertumbuhan penting, tapi pemerataan ekonomi juga tidak kalah penting. Ini menjadi semangat baru untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui koperasi. "Jangan yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin," ujar dia.

Kemenkop UKM, ungkap Puspayoga, telah melakukan tiga langkah strategis, yaitu rehabilitasi, reorientasi, dan pengembangan koperasi. Setiap tahapan reorientasi koperasi ini mengedepankan kualitas daripada kuantitas.

Selain itu, Kemenkop UKM juga akan menghapus regulasi yang selama ini justru menghambat pengembangan koperasi. “Rehabilitasi koperasi, tutur Puspayoga, dilakukan dengan mendata ulang koperasi aktif. Di Indonesia terdapat 147.000 koperasi aktif dan telah memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK).," tegas Puspayoga. (*)

Oleh: akbar aulia / bar