free hit counter code Oleh Soleh Hadiri Penyerahan Rekomendasi Atas LKPJ - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter
Oleh Soleh Hadiri Penyerahan Rekomendasi Atas LKPJ

Oleh Soleh Hadiri Penyerahan Rekomendasi Atas LKPJ

JuaraNews Bandung - Wakil Ketua DPRD Jabar Oleh Soleh menghadiri menyampaikan rekomendasi hasil dari pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jabar Tahun Anggaran (TA) 2023

 

Penyampaian Rekomendasi tersebut disampaikan di rapat paripurna DPRD Jabar yang dipimpin Ketua DPRD Jawa Barat Brigadir Jenderal TNI (Purn) Taufik Hidayat, Jumat (17/5/2024).

 

Sebelumnya pada 28 Maret 2024, Pj Gubernur Jabar telah menyampaikan nota pengantar perihal LKPJ Gubernur Jabar TA 2023. 

 

“Sebagaimana kewenangan DPRD Jawa Barat dan kesepakatan dalam rapat Badan Musyawarah pada 20 Maret 2024. LKPJ Gubernur Jabar TA 2023 dibahas oleh komisi-komisi dan Panitia Khusus (Pansus) I,” kata Oleh Soleh.

 

Setelah laporan Pansus I, dilanjutkan penetapan hasil pembahasan LKPJ Gubernur Jabar TA 2023. Kemudian penyampaian rekomendasi LKPJ Gubernur Jabar TA 2023 oleh DPRD Jawa Barat. Penyampaian rekomendasi tersebut disampaikan oleh Anggota Pansus I DPRD Jawa Barat Husin. 

 

“Setelah rekomendasi DPRD Jawa Barat atas LKPJ Gubernur TA 2023 disampaikan.  Kami berharap Gubernur Jabar dapat menindaklanjuti keputusan DPRD Jawa Barat sesuai prosedur yang berlaku,” harapnya. 

 

Anggota Pansus I DPRD Jawa Barat Husin mengatakan, Pansus I menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023, PAD hanya mencapai Rp24,37 triliun dari target Rp24,79 triliun. Hal ini menjadi catatan Pansus I DPRD Jawa Barat. 

 

“Bidang keuangan, Pansus I menyoroti menurunnya PAD. Ini menjadi perhatian kami dan menjadi catatan kedepannya,” kata Husin. 

 

Ditemui di tempat terpisah, Wakil Ketua Pansus I Abdul Hadi Wijaya menambahkan, panitia khusus I sudah menyampaikan rekomendasi salah satunya di bidang pendidikan yakni, persoalan pendidikan gratis. Pihaknya meminta pendidikan gratis dievaluasi, karena pada kenyataannya alokasi anggaran tidak mencukupi.

 

“Kemudian soal unit sekolah baru SMA/SMK Negeri yang masih belum memadai, dimana masih ada kurang lebih 144 kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK negeri,” tambahnya.

 

Selain sektor pendidikan, Pansus I DPRD Jawa Barat menyoroti masalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak menghasilkan agar segera ditindaklanjuti. Seperti dilikuidasi atau dengan merger. 

 

“Ada banyak BUMD yang sakit, itu harus segera ditindaklanjuti,” tegas Abdul Hadi Wijaya. 

 

Selain rekomendasi, Pansus I DPRD Jawa Barat memberikan apresiasi kepada Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin yang sudah membubarkan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) dan Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ). 

 

“Hal ini lama menjadi keluhan karena semacam duplikasi sistem atau menciptakan layer (lapisan) baru, dengan dibubarkannya TAP dan TAJJ semoga kedepan tidak ada lagi hal seperti ini,” tegasnya. (*)

bas

0 Komentar

Tinggalkan Komentar


Cancel reply

0 Komentar


Tidak ada komentar

Berita Lainnya


Johan J Anwari: Disabilitas Punya Hak yang Sama
Legislator Minta PPDB Zonasi Jadi Bahan Evaluasi
Cegah Bullying di Sekolah, Ini Tips Pencegahannya
Dinkes Sebut 2 Daerah di Jabar Kasus TBCnya Tinggi
Ridwan Kamil Sebaiknya Tetap di Jawa Barat

Editorial



    sponsored links