JuaraNews, Bandung - Anggota DPRD Jabar Irfan Suryanagara meminta Pemprov Jabar untuk memperhatikan kondisi tugu batas antara Provinsi Jabar dengan provinsi tetangga.

Menurut Irfan, keberadaan tugu batas tersebut berdampak pada kesadaran masyarakat akan nilai-nilai kejawabaratan.

"Kami kemarin sudah melakukan agenda reses masyarakat ada yang tidak tahu, bahwa daerahnya termasuk daerah Provinsi Jawa Barat. Mereka sangka (daerahnya) adalah Jakarta Timur," kata Irfan , belum lama ini.

Padahal, kata dia, daerah-daerah penyangga Ibu Kota, seperti Depok, Bekasi, dan Bogor merupakan penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Jabar. Irfan mengatakan, pembangunan tugu batas sudah direncanakan sejak dulu yang bertujuan untuk melahirkan rasa dan nilai-nilai kejawabaratan kepada masyarakat.

"Kita sudah buat di beberapa tempat sehingga orang tahu untuk melihat Jawa Barat. Sehingga timbul rasa kejawabaratannya" kata dia.

Irfan juga meminta kepada Pemprov untuk memperhatikan skala prioritas perencanaan pembangunan daerah. "Untuk saat ini percepatan di sektor pendidikan dan kesehatan jauh lebih panting untuk Jawa Barat," tandasnya.

Menurut dia, kebutuhan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di Jabar saat ini masih kurang sehingga masyarakat harus menyeberang ke daerah lain untuk mengakses fasilitas pendidikan. "Saya ingin menitipkan pembangunan Cirebon dan Tasikmalaya itu harus demikian menarik, Supaya masyarakat di wilayah tersebut tidak usah berangkat ke luar daerah untuk mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan," papar Irfan.

"Maka di Cirebon dan Tasikmalaya harus ada universitas yang bagus, rumah sakit yang bagus dan tempat pelayanan masyarakat yang baik," kata dia.

Selain di Tasikmalaya dan Cirebon, hal serupa juga terjadi di Kota Depok. Irfan menyebutkan, saat ini di Kata Depok hanya terdapat 14 SMA. Jumlah tersebut itu belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Di Depok SMA hanya ada 14, seharusnya ada 25. Ini harus menjadi pemikiran kepala dinas pendidikan. Jangan hanya alokasi anggaran digunakan untuk alat peraga, edubox, harusnya sekolah dulu dibuat. Karena SMA kewenangannva ada di Pemerintah Provinsi," katanya.

Kurangnya jumlah SMA tersebut memaksa masyarakat Depok menyekolahkan anaknya ke Jakarta. "Sehingga akibat kekurangan ini, kasihan anak anak di Depok harus menyeberang ke Jakarta. Saya harapkan pertama akses pendidikan yaiku SMA di Kota Depok harus segera diwujudkan selayak-layaknya," pungkasnya. (*)

ude