The Best Corporate Secretary and Communication
- 29 Maret 2024 | 06:30:00 WIB
KINERJA dan juga pendekatan komunikasi publik yang dijalankan dengan baik oleh bank bjb kembali mendapat apresiasi dari publik.
KINERJA dan juga pendekatan komunikasi publik yang dijalankan dengan baik oleh bank bjb kembali mendapat apresiasi dari publik.
JABAR merupakan provinsi yang terdepan di Indonesia dalam penerapan sistem merit dengan menetapkan kebijakan manajemen ASN..
MEMBACA adalah suatu kebutuhan yang harus dimiliki masyarakat Indonesia terutama generasi muda.
JAKARTA, Juaranews - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pemanggilan itu, KPK akan melakukan klarifikasi terkait penyelidikan perhelatan balap Formula E yang telah digelar di Jakarta beberapa waktu lalu.
Demikian, perhelatan balap Formula E yang dilangsungkan di Jakarta beberapa waktu lalu memang menyisakan dugaan adanya tindak pidana korupsi. Hingga saat ini, dugaan tersebut terus didalami oleh KPK. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh juru bicara KPK, Ali Fikri, pada Rabu, (31/8/2022) lalu.
Menurut Ali, saat ini tim penyelidik masih mengumpulkan barang bukti atas kasus yang melibatkan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) itu. Ali pun memastikan penyelidikan kasus ini berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Selain itu, untuk mendapatkan keterangan yang rinci, KPK pun telah memanggil beberapa saksi, salah satunya Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan. Anis yang merupakan pengagas dari ajang internasional ini memenuhi panggilan KPK pada Rabu (7/8/2022).
Dari pantauan awak media, Anis memenuhi panggilan KPK sekitar pukul 09.27 WIB. Anies yang mengenakan seragam pakaian dinas pemprov DKI Jakarta itu datang seorang diri. Ia hanya terlihat membawa sebuah map berwarna biru. Ketika disapa para wartawan, Anis pun melambaikan tangan.
"Nanti ya, nanti kalau udah selesai," ujar Anies di lobi Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Ihwal dipanggilnya Anis Baswedan ini, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyebut pihaknya mengundang Anies Baswedan untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan Formula E. Salah satu yang bakal diklarifikasi ke Anies, kata Alexander, soal proses perencanaan Formula E.
"Detil pertanyaannya saya enggak gerti. Tapi lebih kurangnya terkait proses perencanaan, kan begitu," ujar Alex di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (6/9/2022) lalu.
Lebih lanjut, Alex memaparkan keterangan yang akan diminta KPK kepada Anis berkisar pada persoalan pengganggaran, siapa yang menawarkan, pelaksanaannya hngga pertanggungjawabannya. Ia juga menambahkan bahwa penyidik KPK ingin mengetahui apakah dari perhelatan formula E itu menghasilkan keuntungan atau tidak.
"Kita ingin tahu juga bagaimana pelaksanaannya, apakah kemarin mendapatkan keuntungan? karena kalau tujuannya bisnis pasti kan pertimbangannya ini, nanti mendapatkan keuntungan, banyak wisatawan yang datang menginap, menumbuhkan ekonomi, kan seperti itu yang perlu kita klarifikasi. Bagaimana penganggarannya?," jelas Alex.
Sayangnya, hasil dari pemeriksaan KPK terhadap Gubernur DKI Jakarta itu tidak akan diebberkan kepada public. Hal ini dikarenakan Anies dimintai keterangan untuk mendalami dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E yang masih dalam tahap penyelidikan.
"Karena ini masih pada tahap penyelidikan, maka terkait materi permintaan keterangan nanti tidak bisa kami sampaikan," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu (7/9/2022).
Tingkat kerahasiaan kasus dalam tahap penyelidikan lebih tinggi dibandingkan penyidikan. Sehingga, KPK bisa sembarangan membuka data ke publik meski pihak yang dimintai keterangan adalah Anies Baswedan merupakan pejabat publik.
"Prinsipnya, permintaan keterangan dimaksud sebagai kebutuhan proses penyelidikan yang sedang dilakukan KPK," ucap Ali.
Aep
0 KomentarPJ Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin memastikan pelaksanaan mudik di wilayahnya berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Selengkapnya..
KPK meminta pemprov Jabar untuk segera selesai sertifikasi aset Selengkapnya..
SEBANYAK 44 Anggota DPRD Jabar belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Selengkapnya..
Tim Satgas Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rakor program pemberantasan korupsi terintegrasi di 2024 Pemprov Selengkapnya..
PERLUASAN titik untuk program Wolbachia guna memutus penyebaran DBD di Jabar menunggu hasil yang didapatkan di Kelurahan Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
KPK meminta pemprov Jabar untuk segera selesai sertifikasi aset daerah.
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin naik bus jemputan pada hari pertama penerapan Friday Car Free di area Gedung Sate Bandung, Jumat (22/3/2024)