JuaraNews, Bandung - Pemerintah akan menghapus tenaga honorer di semua instansi mulai 28 November 2023. 

Hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 yang dilanjutkan dengan Surat Edaran (SE) Kementerian PAN-RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022.

Anggota Komisi V DPRD Jabar dari Fraksi Partai Golkar Yod Mintaraga mengatakan penghapusan tersebut menjadikan masalah besar yang harus diselesaikan secara baik dan penuh perhatian oleh pemerintah khususnya di Jawa Barat yang memiliki puluhan ribu tenaga honorer.

Menurutnya, dari 44.024 tenaga honorer tenaga pendidik alias guru sebanyak 21 ribu lebih yang lolos 11 ribu an dan formasi PPPK 4 SDN 6 ribuan. Sementara tenaga kesehatan dari 2600 hanya 800 yang bisa diatasi belum lagi tenaga honorer di SKPD lainnya. 

Hal tersebut, terungkap dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2023 di DPRD Jawa Barat.

"Fraksi Golkar DPRD Jabar berharap dan terus berupaya agar pemerintah dapat lebih banyak lagi mengalokasikan anggaran untuk tenaga honorer," kata Yod, di Bandung, Selasa (15/8/2022).

Yod menambahkan, jika pemberhentian tenaga honorer tidak bisa dilakukan sekaligus, maka bisa dilakukan secara bertahap. Sehingga tenaga honorer tetap difungsikan seperti biasa dengan tetap mendapatkan hak haknya.

"Sehingga nantinya tidak ada tenaga honorer yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan," tandas legislator Partai Golkar ini.(*)

bas