BPBD Turunkan Dua Tim Pusdalops ke Lokasi Banjir
- 22 November 2024 | 11:11:00 WIB
DUA tim Pusdalops PB dari BPBD Provinsi Jawa Barat langsung turun ke lokasi banjir di Kabupaten Bandung
DUA tim Pusdalops PB dari BPBD Provinsi Jawa Barat langsung turun ke lokasi banjir di Kabupaten Bandung
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Garut - Plh Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum memberikan bantuan langsung kepada korban banjir, di Kampung Dayeuhandap Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Minggu (17/7/2022).
Banjir terjadi karena intensitas hujan tinggi sejak Jumat (15/7/2022) dan menyebabkan Sungai Cipeujeuh meluap. Ketinggian air dilaporkan mencapai lebih dari 1 meter. Akibat banjir ini, 53 rumah warga terendam dan rusak, delapan di antaranya rusak berat. Sedangkan jumlah warga terdampak mencapai 258 orang dari 78 kepala keluarga, termasuk di antaranya 30 orang balita, 30 orang lansia, 2 ibu hamil, dan 7 ibu menyusui.
Pak Uu mengungkapkan, warga Kampung Dayeuhandap bukan pertama kalinya mengalami musibah hebat seperti ini. Untuk itu, ia mengimbau warga agar mau berpindah lokasi hunian ke daerah yang lebih aman. Namun sayangnya, tidak semua warga berkehendak untuk pindah, dengan alasan kepemilikan tanah.
"Kami meminta kepada masyarakat, khususnya yang ada di sepanjang sungai ini, daerah yang dianggap berbahaya, mohon kesadarannya agar pindah ke tempat yang lebih aman," imbau Wagub Jabar ini.
"Saya sudah bertanya ke masyarakat, ada yang mau ada yang menolak (pindah) karena itu tanah pribadi. Namun diminta pindah bukan berarti tanahnya akan diambil oleh pemerintah, akan tetapi demi keselamatan," sambungnya.
Selain relokasi warga, Uu menegaskan langkah penanganan banjir harus dilakukan melalui edukasi masyarakat di wilayah hulu sungai. Menurutnya, banjir kali ini juga merupakan dampak dari alih fungsi lahan di daerah hulu sungai. Juga sama pentingnya, penegakan hukum berupa sanksi terhadap para perusak lingkungan baik perorangan maupun korporasi.
"Menurut informasi yang kami terima, ada pembabatan hutan (di daerah hulu). Hutan produktif harus rasional sehingga pada saat hujan datang tidak berdampak seperti ini," sebutnya.
Pada kesempatan kunjungan tersebut, Uu menyerahkan bantuan untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Garut dari Dinas Sosial Jabar senilai Rp198.650.550, bantuan corporate social responsibility (CSR) dari bank bjb senilai Rp100 juta, serta bantuan suplai sembako, lauk pauk, air minum, tambahan gizi, kebutuhan anak-anak, selimut, dan alat kebersihan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar.
Sementara itu, terkait jembatan penghubung kampung yang terputus akibat banjir, menurut Uu, Pemprov Jabar akan memprioritaskan karena urgensinya lebih utama.
"Sebenarnya pemerintah (Provinsi Jabar) sudah ada program untuk merevitalisasi sungai ini. Namun dikarenakan adanya jembatan yang hancur, tidak menutup kemungkinan anggaran yang ada akan dialokasikan untuk perbaikan jembatan tersebut," tandas Uu. (*)
jn
0 KomentarDUA tim Pusdalops PB dari BPBD Provinsi Jawa Barat langsung turun ke lokasi banjir di Kabupaten Selengkapnya..
DINAS Ketenagakerjaan Kota Bekasi melaksanaan kegiatan Job Fair II tahun 2024 di Mega Bekasi Hypermall Kamis Selengkapnya..
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi Selengkapnya..
FMIPA UPI menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Masyarakat atau P2M yang diselenggarakan dengan pendanaan hibah FPMIPA Selengkapnya..
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh masyarakat.
ALIANSI Buruh Bekasi Melawan (BBM) Kota Bekasi menurut upah minimum Kota Bekasi dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).