JuaraNews, Sumedang – Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Provinsi Jawa Barat melantik dan mengukuhkan kepengurusan KPP Kabupaten Sumedang,  di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang, Sabtu (15/1/2022). Sebanyak sembilan anggota pengurus KPP Kabupaten Sumedang dilantik dan dikukuhkan Ketua KPP Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari.

Ketua KPP Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari dalam kesempatan tersebut menyebutkan, pelantikan dan pengukuhan KPP tingkat kabupaten/kota merupakan yang pertama secara langsung dilakukan oleh pihaknya. Selanjutnya pelantikan dan pengukuhan kepengurusan KPP tingkat kabupaten/kota akan dilakukan secara serentak.

"Ini adalah pelantikan pertama untuk pengukuhan, karena rencananya pengukuhan KPP Kabupaten/Kota lain akan dilakukan secara serentak," kata Ineu.

Ketua KPP yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jabar itu menyampaikan apresiasi atas kerja keras yang telah dilakukan KPP Kabupaten Sumedang, untuk terus melakukan kerja-kerja politik serta karya-karya perempuan parlemen bagi masyarakat Sumedang.

Ineu menambahkan pihaknya akan terus melakukan komunikasi dan membangun sinergitas terutama dalam kerja sama penguatan program yang dilakukan oleh KPP.  "Kami berupaya sejak berdirinya KPP Provinsi untuk terus melakukan komunikasi dengan baik dan bersinergi. Karena pemerintah provinsi tidak memiliki wilayah (seperti) kawan-kawan di kabupaten/kota," katanya.

"Dengan demikian kegiatan yang kami lakukan hari ini merupakan salah satu bentuk kerjasama yang kami bangun bersama kawan-kawan di kabupaten/kota,"ujarnya.

Ineu mengungkapkan, KPP mempunyai kewajiban politik untuk memperjuangkan isu perempuan dan anak dapat terwujud dalam kebijakan regulasi, anggaran, hingga pengawasan. Hal itu menurut Ineu, akan menjadi tugas bagi setiap KPP di masing-masing wilayahnya.

"Tentunya kewajiban politik kami untuk memperjuangkan bagaimana terkait perempuan dan anak ini dapat terwujud dalam kebijakan regulasi, anggaran, maupun semua pengawasan yang kami lakukan sebagai anggota KPP di wilayahnya masing-masing"kata Ineu.

Ia pun berharap, kepada para pengurus KPP kabupaten/kota di Jawa Barat dapat segera melakukan komunikasi dengan KPP Jawa Barat, agar segera dapat dilakukan pelantikan dan pengukuhan.

Karena menurutnya hal tersebut bukan untuk kepentingan orang perorang atau kelompok, tetapi tugas KPP  untuk memperjuangkan aspirasi perempuan dan anak, kebijakan yang pro terhadap perempuan, serta anggaran yang responsif gender. "Ini arus menjadi hal utama yang dipikirkan keluarga besar KPP selain target politik"ucapnya.

Adapun target politik secara undang-undang, Ineu menjelaskan bahwa minimal 30 persen (partisipasi perempuan) bukan hanya sekedar angka dalam pencalegan, atau ketika organisasi itu ada (lahir) dengan harapan target 30 persen tersebut kemudian bisa tercapai di dalam pemilu.

Tahun lalu di Jawa Barat sudah mencapai 25 persen. Semula perempuan di parlemen 19 orang, namun kemudian meningkat mencapai 21 persen.  Sekarang terdapat 26 perempuan di parlemen Provinsi Jawa Barat atau sekitar 21 persen.  "Kami harap semakin banyak, kami bisa juga mencapai output yang diharapkan 30 persen, semoga bisa lebih. Dengan salah satu kerja politik yang kami lakukan dalam wadah KPP," pungkas Ineu.  (*)

ude