JuaraNews, Bandung – Provinsi Jawa Barat dinilai rawan terhadap informasi penyebaran paham radikalisme dan terorisme. Hal ini karena populasi penduduk Jabar yang hampir 50 juta jiwa membuat provinsi ini menjadi sasaran alur informasi penyebaran paham radikalisme dan terorisme.

"Jawa Barat dengan penduduk 50 juta jiwa sering kali menjadi objek dari ideologi-ideologi yang mungkin bertentangan dengan Pancasila," kata Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil  saat menerima kunjungan silaturahim dan dialog kebangsaan BNPT dalam upaya pencegahan paham radikalisme dan terorisme wilayah Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (12/1/2022).

Menurut Ridwan Kamil, kehadiran Boy Rafli Amar selaku Kepala BNPT ke Provinsi Jabar memberikan angin segar dalam menangkal isu-isu radikalisme dan terorisme di tanah Pasundan.  "Pak Boy memberikan informasi terkini terhadap situasi keindonesiaan yang berhubungan dengan  potensi radikalisme dan terorisme, juga program deradikalisasi dan penanganan terorisme," ujar Ridwan Kamil.

Menurutnya, Pemda Provinsi Jabar telah menyiapkan berbagai strategi untuk menanggulangi paham tersebut agar tidak memapar anak-anak muda. "Kita mempunyai Kemah Kebangsaan, anak-anak muda berkumpul mendiskusikan semangat kepancasilaan. Saya sudah melantik 1.100 Duta Pancasila, juga Duta Bela Negara," jelas Kang Emil, panggilan akrabnya.

Pemda Provinsi Jabar juga memiliki Program Ajengan Masuk Sekolah untuk memberikan narasi menangkal segala potensi ceramah bermuatan narasi yang hendak menggeser kepancasilaan ke arah radikalisasi.  Tak hanya itu, Ridwan Kamil menyebut ada Program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta) untuk memberikan edukasi kepada perempuan di Jabar.

"Seperti Program Sekoper Cinta, salah satu kurikulumnya adalah deteksi radikalisme. Program-program ini insyaallah akan membawa Jawa Barat 2022 gas pol melawan radikalisme," pungkasnya.

Sementara itu Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan, kedatangannya ke Jabar untuk bersilaturahim kebangsaan dengan kepala daerah terkait penanganan isu radikalisme dan terorisme. "Hari ini kita bisa silaturahmi kebangsaan dengan Bapak Gubernur Jawa Barat. Intinya, kita ingin meningkatkan ikhtiar merawat kebinekaan untuk mencegah intoleransi, radikalisme dan terorisme. Kita tentu tidak ingin adanya ideologi yang berbasis kekerasan," ungkap Boy Rafli.

Menurutnya, ideologi terorisme merupakan suatu paham yang menganut kekerasan sebagai tindakan benar. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat tetap teguh pada nilai luhur bangsa, khususnya Pancasila.

"Ideologi terorisme itu adalah ideologi yang berbasis kekerasan, yang akhirnya memapar  masyarakat kita. Diharapkan masyarakat tetap teguh menjaga nilai luhur bangsa kita," imbuhnya.

Boy Rafli menegaskan, bahwa ideologi negara Pancasila perlu terus dijaga dengan kolaborasi antar pemerintah pusat dengan daerah. Dengan demikian potensi yang bertentangan dengan ideologi negara dapat terkikis.  (*)

ude