Editorial


    Hot News


    Iklan DPRD KBB Hari Pahlawan 2021

    Opini


    • Urgensi Perubahan RTRW Jawa Barat
      Urgensi Perubahan RTRW Jawa Barat

      TERKAIT penataan ruang, amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memang berbeda dengan amanat UU 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

      Warga Sukajaya Bogor Minta Hunian Tetap Kepada Wakil Ketua DPRD Jabar

      • Kamis, 9 Desember 2021 | 17:01:00 WIB
      • 0 Komentar


      Warga Sukajaya Bogor Minta Hunian Tetap Kepada Wakil Ketua DPRD Jabar

       

      JuaraNews, Bandung -Masyarakat Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor inginkan hunian tetap (Huntap) yang merupakan bagian penanganan pasca bencana alam banjir bandang dan longsor di kecamatan tersebut.


      Aspirasi tersebut mengemuka saat kegiatan reses Reses I Tahun Sidang 2021-2022 Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru'yat di Yayasan Insan Madani, Kecamatan Sukajaya belum lama ini.


      Achmad Ru’yat menyampaikan, reses kali ini bagian dari tindak lanjut usulan masyarakat pasca bencana alam di Kecamatan Sukajaya, dan masyarakat Sukajaya masih membutuhkan hunian tetap.

      Menurutnya, pembangunan pasca bencana alam di Sukajaya yang sedang dilakukan salah satunya adalah infrastruktur jalan, senilai 50 Milyar yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat pelaksanaan tahun 2021.


      “Meski diputuskan di Provinsi, harus berdasarkan usulan dari Musrembang Kecamatan dan Bupati Bogor juga harus mengetahui, persoalan ini harus disampaikan bahwa di Sukajaya masih ada yang membutuhkan hunian tetap, bahwa yang tadinya warga Sukajaya harus tetap tinggal di Sukajaya,” terangnya.


      Lebih lanjut Ru’yat mengatakan, selain recovery bencana alam, aspirasi terlontar dari guru honorer yang sudah mengabdi selama 15 tahun juga mengeluhkan tidak ada formasi PPPK bagi guru di SMPN Satuatap 01 Sukajaya.

      Sementara itu, Guru Honorer Iis Tisnayati merupakan guru di SMP Negeri Satu Atap 01 Sukajaya berharap semua usulan dari masyarakat dalam reses wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat bisa didorong agar segera bisa direalisasikan.

      “Kabupaten Bogor mendapatkan kuota formasi PPPK, tapi kami guru honorer di SMPN Satu Atap seperti dianak tirikan, formasi PPPK itu kami tidak menerima sedangkan di kabupaten lain banyak, padahal kebijakan kuota untuk sekolah dari kabupaten,” pungkasnya. (*)

      bas

      0 Komentar
      Tinggalkan Komentar
      Cancel reply
      0 Komentar
      Tidak ada komentar
      Berita Lainnya
      DPRD Jabar Pastikan Semua Siswa Dapat Ikuti Ujian Sekolah
      Warga Sukajaya Bogor Minta Hunian Tetap Kepada Wakil Ketua DPRD Jabar
      Anggota Komisi V DPRD Jabar Kutuk Keras Kasus Asusila Terhadap Santriwati
      Dana BOP tak Kunjung Cair, Achmad Ru'yat Hubungi Kepala BPKAD Jabar
      Masyarakat Tugujaya Inginkan Pembinaan Organisasi Tunjang Kesejahteraan
      Berita Terdahulu

      Jabar Juara


      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)