Moncer saat Debut, Adzikry Janji Tampil Lebih Baik
- 29 Maret 2024 | 14:18:00 WIB
M Adzikry Fadillah bersyukur bisa mendapat kesempatan bermain dari Pelatih Bojan Hodak, kontra Bhayangkara, Kamis (28/3/2024) malam.
M Adzikry Fadillah bersyukur bisa mendapat kesempatan bermain dari Pelatih Bojan Hodak, kontra Bhayangkara, Kamis (28/3/2024) malam.
JABAR merupakan provinsi yang terdepan di Indonesia dalam penerapan sistem merit dengan menetapkan kebijakan manajemen ASN..
MEMBACA adalah suatu kebutuhan yang harus dimiliki masyarakat Indonesia terutama generasi muda.
JuaraNews, Bandung – Komisi V DPRD Jawa Barat berkomitmen untuk melindungi anak korban perceraian. Komisi bidang kesejahteraan rakyat ini berupaya mendorong stakeholder untuk terus meminimalisir korban anak akibat perceraian orang tua dan itu dilindungi oleh pemerintah.
Hal itu terungkap dalam pertemuan Komisi V dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A). Perempuan dilandasi keinginan untuk terwujudnya perempuan dan anak sebagai warga negara bermartabat dan terhormat.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Yod Mintaraga mengatakan, perempuan mempunyai peran strategis dalam membangun negara dan pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga harus diperhatikan dinas ini.
“Pentingnya peran perempuan di segala bidang semakin dirasakan sekarang ini. Perempuan sekarang ini tidak hanya berkutat di dalam rumah untuk mengurus segala keperluan, tapi juga berperan penting di bidang yang lain baik itu bidang ekonomi dan politik," katanya, Senin (14/6/21).
Ia menambahkan, pihaknya kini tengah berusaha dan membuktikan keseriusan untuk meminimalisir korban anak akibat perceraian orang tua dan itu dilindungi oleh pemerintah. Upaya itu misalnya dari segi anggaran agar hibah khusus untuk DP2KBP3A. “Artinya tingkat kabupaten dan kota ini perlu kita pikirkan mengingat kasus kasus anak di Jawa Barat itu tinggi dan bermacam macam," katanya.
Yod berharap Pemprov memperhatikan dari anggaran DP2KBP3A agar ke depannya dibuatkan payung hukum khususnya untuk perempuan dan perlindungan anak. “DP2KBP3A diharapkan sebagai payung hukum bukan hanya untuk melakukan implementasi dari perlindungan anak juga meliputi payung hukum diberikan nya anggaran yang cukup,” katanya. (*)
ude
0 KomentarWAKIL Ketua Komisi IV DPRD Jabar Cucu Sugyati berharap program listrik desa di Jabar berjalan dengan Selengkapnya..
WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Cucu Sugyati menyoroti belum beroperasinya TPPAS Legok Nangka di Kabupaten Selengkapnya..
TENAGA listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan Selengkapnya..
ANGGOTA DPRD Jabar Cucu Sugyati mengajak masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan umum di masing-masing lingkungan. Selengkapnya..
Anggota DPRD Jabar Cucu Sugyati Sebarluaskan perda Trantibum Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
Pemprov Jabar memitigasi bencana akibat cuaca ekstrim saat mudik Lebaran.
GERAKAN Arus Bawah Demokrasi (Gabdem) mendesak KPK untuk memeriksa Menteri Investasi/BKPM RI, Bahlil Lahadalia