JuaraNews, Bandung - Rencana Pemerintah memungut PPN dari sembako dan pendidikan mendapat penolakan keras berbagai pihak.

Satu di antaranya berasal dari Fraksi Demokrat DPRD Jabar. Mereka menolak rencana pemerintah pungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sektor sembako dan pendidikan.

Bendahara Fraksi Demokrat DPRD Jabar, Toto Purwanto Sandi mengatakan, rencana tersebut pada ujungnya adalah menyengsarakan masyarakat. Ditambah saat ini masyarakat sedang dilanda persoalan ekonomi yang diakibatkan oleh dan pandemi Covid-19.

"Kami Fraksi Demokrat DPRD Jabar menolak tegas wacana itu. Aturan tersebut perlu diperjelas lagi. Bila memang memberatkan masyarakat sebaiknya dibatalkan saja," kata Toto, Rabu (16/6/2021).

Lebih lanjut, Toto menegaskan, kalangan masyarakat menengah ke bawah saat ini masih kesulitan dengan tingginya harga sembako dan membayar iuran pendidikan. Apalagi jika dipungutan benar direalisasikan akan membebani masyarakat.

"Semua kan tahu kalau saat ini semua kelompok masyarakat ekonomi bawah sudah sangat tertekan secara finansial. Kalau ditambah kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, maka akan semakin membebani rakyat,'' tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana untuk memasang tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada produk sembako.

Hal tersebut tertuang dalam revisi draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). (*)

Oleh: raden rahadian / jn