Hot News


Opini


  • Urgensi Perubahan RTRW Jawa Barat
    Urgensi Perubahan RTRW Jawa Barat

    TERKAIT penataan ruang, amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memang berbeda dengan amanat UU 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

    Empat Persoalan yang Harus Dihadapi untuk Selesaikan Daerah yang Tak Miliki Sekolah

    • Senin, 11 Oktober 2021 | 16:14:00 WIB
    • 0 Komentar


    Empat Persoalan yang Harus Dihadapi untuk Selesaikan Daerah yang Tak Miliki Sekolah
    Anggota Komisi V DPRD Jabar, Toto Puwanto Sandi Net

     

    JuaraNews, Bandung - DPRD menyebut ada empat persoalan yang harus dihadapi pemerintah untuk menyelesaikan ketersediaan sekolah di Jabar.


    Anggota Komisi V DPRD Jabar, Toto Purwanto Sandi memaparkan, untuk menyelesaikan persoalan ketersediaan sekolah harus ada sekolah swasta dan kontribusi masyarakat untuk mengisi blank spot, persoalan tanah, dan bangunan. Kemudian, Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini tenaga kependidikan.


    Menurutnya, persoalan pertama yang dialami beberapa daerah yang belum memiliki sekolah negeri tetapi ada sekolah swasta. Akan tetapi, mereka meminta untuk tidak dibangun sekolah negeri milik pemerintah.


    "Tinggal bagaimana sekolah swasta itu berdiri di atas wilayah yang urgent. Saya rasa ini bisa menjadi suatu kesempatan bagi sekolah-sekolah swasta," paparnya, Senin (11/10).


    Persoalan kedua yakni tentang lahan, itu menjadi persoalan yang cukup kompleks untuk ditangani. Toto menambahkan, anggaran yang dimiliki pemerintah daerah untuk membangun sekolah dalam satu tahun hanya sebesar Rp 75 miliar.


    Sedangkan luas lahan yang diperlukan untuk membangun sekolah, setidaknya dibutuhkan 10 ribu meter persegi. Ia mencontohkan, harga tanah Kota Depok, satu meter persegi tanah telah mencapai Rp 4 juta.


    Oleh karena itu, ia menyarankan agar lahan milik Pemprov Jabar supaya dialihkan menjadi lahan Dinas Pendidikan (Disdik). Namun, perlu adanya kerja sama dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mewujudkannya.


    "Ditelusuri mana saja lahan yang milik pemprov supaya nanti bisa dialihkan ke lahan disdik. Ini dapat menghemat biaya," terang politisi asal F-Demokrat itu.


    Untuk diketahui, sebanyak 212 kecamatan di Jabar belum memiliki sekolah tingkat SMA/SMK Negeri karena masuk wilayah blank spot. Sehingga, dapat dikatakan 34 persen dari 623 kecamatan di Jabar belum memiliki sekolah. (*)

    Oleh: raden rahadian / jn

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Yosa Dorong Pengembangan Desa Digital di Jawa Barat
    Yosa Sambut Baik Pernyataan Pers AHY Soal Penolakan PTUN Atas Gugatan Moeldoko
    Yosa Terima Audensi Pansus Perda Sampah DPRD Kabupaten Bandung
    Hari Guru Nasional, Anggota DPRD Jabar  ini Minta Pemerintah Perhatikan Guru Honorer
    Antisipasi Covid-19 Gelombang Ketiga Toto Purwanto Sandi Imbau Masyarakat Tak Abai Prokes
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Iklan DPRD KBB Hari Pahlawan 2021

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads