JuaraNews, Bandung - DPRD menyebut ada empat persoalan yang harus dihadapi pemerintah untuk menyelesaikan ketersediaan sekolah di Jabar.

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Toto Purwanto Sandi memaparkan, untuk menyelesaikan persoalan ketersediaan sekolah harus ada sekolah swasta dan kontribusi masyarakat untuk mengisi blank spot, persoalan tanah, dan bangunan. Kemudian, Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini tenaga kependidikan.

Menurutnya, persoalan pertama yang dialami beberapa daerah yang belum memiliki sekolah negeri tetapi ada sekolah swasta. Akan tetapi, mereka meminta untuk tidak dibangun sekolah negeri milik pemerintah.

"Tinggal bagaimana sekolah swasta itu berdiri di atas wilayah yang urgent. Saya rasa ini bisa menjadi suatu kesempatan bagi sekolah-sekolah swasta," paparnya, Senin (11/10).

Persoalan kedua yakni tentang lahan, itu menjadi persoalan yang cukup kompleks untuk ditangani. Toto menambahkan, anggaran yang dimiliki pemerintah daerah untuk membangun sekolah dalam satu tahun hanya sebesar Rp 75 miliar.

Sedangkan luas lahan yang diperlukan untuk membangun sekolah, setidaknya dibutuhkan 10 ribu meter persegi. Ia mencontohkan, harga tanah Kota Depok, satu meter persegi tanah telah mencapai Rp 4 juta.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar lahan milik Pemprov Jabar supaya dialihkan menjadi lahan Dinas Pendidikan (Disdik). Namun, perlu adanya kerja sama dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mewujudkannya.

"Ditelusuri mana saja lahan yang milik pemprov supaya nanti bisa dialihkan ke lahan disdik. Ini dapat menghemat biaya," terang politisi asal F-Demokrat itu.

Untuk diketahui, sebanyak 212 kecamatan di Jabar belum memiliki sekolah tingkat SMA/SMK Negeri karena masuk wilayah blank spot. Sehingga, dapat dikatakan 34 persen dari 623 kecamatan di Jabar belum memiliki sekolah. (*)

Oleh: raden rahadian / jn