JuaraNews, Yogyakarta – Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat  melakukan rapat kerja dengan pimpinan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membahas komparasi program-program kerja di bidang infrastruktur dan Pembangunan Bandara Kulon Progo.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Tetep Abdul Latip mengatakan pembangunan bandara Kulon Progo masuk dalan Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga proyek tersebut mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Sementara Bandara Kertajati Jawa Barat tidak termasuk sehingga menjadi lambat dalam pembangunannya.

"Kita telah banyak belajar dengan Provinsi Yogyakarta terkait dengan masalah insfrastruktur. Ada beberapa program yang sebetulnya kita mengawali terlebih dahulu untuk program bandara. Bandara Kulon Progo belakangan memulainya, namun lebih dahulu selesai karena ini masuk dalam PSN tapi bandara Kertajati tidak masuk, sehingga kurang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat," kata Tetep di Provinsi Yogyakarta, Selasa, (8/6/21).

Tetep menambahkan, selain masalah bandara ada juga masalah infrastruktur yang sama mengalami refoccusing anggaran karena pandemi Covid-19. Banyak pembangunan insfrastruktur yang terpaksa ditangguhkan karena memerlukan dana yang besar, termasuk masalah kemantapan jalan yang turun.

Sementara itu Anggota Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady menambahkan, banyak pertanyaan tentang pekerjaan-pekerjaan di bidang infrastruktur khususnya masalah Bandara Kulon Progo yang baru mulai di tahun 2017 - 2018 namun kini sudah selesai. “Sedangkan Bandara Kertajati mulai dari tahun 2002 dan hingga tahun 2021 belum juga selesai karena DI Yogyakarta mempunyai bargaining position yang cukup bagus dengan pusat.

"Komisi IV bertanya beberapa pekerjaan terkait dengan insfrastruktur dan yang paling menonjol mengenai masalah bandara Kulon Progo yang startnya 2017-2018 tapi mereka finish lebih dulu. Jawa Barat membangun BIJB startnya tahun 2002 sampai dengan tahun 2021 enggak finish – finish. Ini akan menjadi peer yang lain untuk Jawa Barat, misalnya masalah tol Cisumdawu serta aksesibilitas lainnya," tambah Daddy.

Menurutnya, masalah pertama bagi Jawa Barat adalah bagaimana memberikan dorongan akselerasi percepatan penyelesaian pembangunan tol Cisumdawu karena bila tol Cisumdawu selesai maka akan terjadi akselerasi penyelesaian dan fungsi - fungsi Bandara Kertajati. Selain itu, katanya, diperlukan komunikasi khusus antara daerah dan pusat untuk percepatan pembangunan. (*)

ude