JuaraNews, Bandung - Beberapa waktu lalu Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri terkait pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas telah diterbitkan. Artinya, PTM akan dilakukan secara blended learning atau metode pembelajaran campuran.

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Yod Mintaraga memaparkan, pihaknya mendorong peserta didik yang melaksanakan PTM tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes). Kemudian, pemerintah juga memprioritaskan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK).

Yod mengatakan, saat ini sekolah di Kabupaten/Kota yang akan menggelar PTM harus mempersiapkan simulasi motode pembelajaran campuran. Langkah tersebut harus didukung dengan persiapan yang matang seperti, seluruh pendidik telah divaksin, mendapatkan izin dari wali murid, dan persiapan insfrastruktur yang memadai sesuai prokes.

"Layak atau tidaknya PTM, menjadi tugas semua pihak untuk bersama-sama menjaga agar rencana PTM berjalan dengan baik. Dapat di katakan layak, apabila pemerintah daerah, tenaga pendidik serta orang tua dapat bersama-sama saling mendukung agar peserta didik yang nantinya melaksanakan PTM tetap patuh terhadap prokes," paparnya, Senin (17/5/2021).

Menurutnya, PTM memang diharapkan banyak peserta didik dan orang tua dapat memahami keadaan di tengah pandemi Covid-19. Sebab, pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama ini menimbulkan keterlambatan pemahaman bagi siswa.

"Tidak semua peserta didik dapat menangkap penjelasan dari pendidik terutama tingkat SD sulit fokus dan berkonsentrasi menyimak materi pelajaran yang diberikan melalui daring," tambahnya.

Meskipun begitu, ia menilai PTM memiliki kelebihan dan dapat menjadi kebiasaan baru yang sehat dan baik. Transfer pendidikan secara ilmu dan karakter juga akan kembali terlaksana sehingga produktivitas peserta didik dan pendidik kembali meningkat.

Namun demikian, tambah Yod, yang paling penting dari pembelajaran adalah keselamatan semua pihak dan menghindarkan adanya kasus putus sekolah, penurunan capaian belajar, learning loss, kekerasan pada anak, ketidakmampuan orang tua dalam menghadapi anak, hingga kasus eksternal fatal lainnya. (*)

bas