JuaraNews, Bandung - Beberapa waktu lalu, Kementerian Sosial (Kemensos) menonaktifkan 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos) melalui pemutahikran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Merespon hal tersebut, Anggota Komisi V DPRD Jabar, Yod Mintaraga menerangkan, pihaknya selalu menjalin komunikasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) Jabar mengenai data penerima bansos. Namun, dirinya menilai Dinsos Jabar sebagai mitra Komisi V DPRD Jabar hanya bertugas merekap data penerima bansos dari Dinsos Kabupaten/Kota.

"Saya kira tupoksi yang paling pas untuk melakukan hal itu semestinya Dinsos di level Kabupaten/Kota. Mereka mendapatkannya langsung dari Pemerintah Desa. Kalau Dinsos Pemprov sifatnya hanya merekap saja," terang Yod, Selasa (4/5/2021).

Lebih lanjut Yod menjelaskan, Dinsos Kabupaten/Kota biasanya bermitra dengan Komisi IV DPRD Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, pihaknya tidak bisa menginstruksikan perihal DTKS karena hanya bermitra dengan Dinsos Jabar.

"Hubungan sesama Dinsos itu pun koordinasi saja. Tidak ada instruktif begitu," lanjutnya.

Kendati demikian, Komisi V DPRD Jabar hanya menanyakan DTKS ke Dinsos Jabar. Selain itu, pihaknya pun memantau bagaimana koordinasi antara Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengetahui sejauh mana hasil rekapan perihal DTKS. (*)

bas