JuaraNews, Bandung - Komisi IV DPRD Jabar belum lama ini melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.

Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Achdar Sudrajat mengatakan dalam rangka mencari data dan informasi terkait Bidang Pembangunan.

Achdar mengatakan dalam pembahasannya mendapat banyak masukan terutama soal perbaikan infrastruktur, maka dari itu pihaknya meminta Dinas Bina Marga Jabar dapat mencontoh Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta mengenai tata cara perencanaan pengelolaan jalan, trotoar, dan drainase.

Hal tersebut dapat dilakukan agar semuanya dapat terintegraasi dan lebih terpadu. Ia menilai pengelolaan perencanaan jalan di DKI Jakarta sudah terpadu.

"Ini merupakan keseriusan dari Pemprov Jakarta dalam mengelola pembangunan infrastuktur di wilayah Jakarta," jelasnya, belum lama ini.

Dia menilai pada tahun 2019 di DKI Jakarta sudah tidak ada lagi istilah perbedaan kewenangan dalam pengelolaan jalan nasional maupun jalan provinsi. Sebab, Pemprov DKI sudah diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat dalam mengelola jalan nasional.

"Di sini kewenangan pengelolaan jalan nasional sudah diberikan ke Pemerintah Provinsi sejak tahun 2019," ucapnya.

Hal tersebut menunjukkan Pemprov DKI Jakarta menginginkan sebuah perencanaan yang terintegrasi. Sehingga, tidak menjadi temuan BPK ketika Pemprov DKI menangani jalan-jalan nasional yang semula merupakan kewenangan Kementerian PUPR.

Untuk itu, Politisi Partai Demokrat ini berharap ke depannya Dinas Bina Marga Jabar mampu mewujudkan jalan yang baik. Hal itu sesuai dengan moto yang digunakan oleh Pemprov Jabar, khususnya dinas bina marga yaitu 'Jalan Mantap Ekonomi Lancar'. (*)

bas