JuaraNews, Bandung - Ketua DPRD Jabar, Taufik Hidayat mengapresiasi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dalam mensosialisasikan pencegahan pelanggaran kode etik dilingkungan Sekertaris DPRD Jabar.

Menurutnya DPRD Jabar belum memiliki kode etik secara khusus untuk saat ini tata beracara masih menggunakan tata tertib DPRD dan sejumlah inovasi. Salah satu inovasi yang telah dilakukan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Barat adalah BK Award.

"Sepenuhnya kami dukung, utamanya bagi kami yang juga berupaya untuk menjaga marwah DPRD Provinsi Jawa Barat,"kata Taufik saat menerima kunjungan kerja Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Gedung DPRD Jabar, Senin (5/4/2021).

Taufik mengungkapkan BK DPRD Jabar beranggotakan 10 orang, yang merupakan perwakilan dari 10 partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Jabar.

Maka dari itu, Taufik memandang upaya MKD RI dalam melakukan sosialisasi terkait tugas dan wewenang yang melibatkan sejumlah lembaga termasuk, DPRD, Kepolisian, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menjadi hal yang sangat strategis.

Menurutnya melalui kunjungan kerja MKD RI dapat menjadi ajang pembelajaran, bertukar pikiran untuk mendapatkan serta menggali informasi terkait penegakan kode etik, dan tata beracara di MKD RI.

Selain itu, melalui forum tersebut dapat menjadi forum komunikasi antar lembaga DPR RI, DPRD, Kepolisian, Kejaksaan Tinggi untuk saling bersinergi dalam penanganan perkara yang mungkin akan dihadapi oleh masing-masing institusi.

"Kami DPRD Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk menjaga intergritas  lembaga perwakilan rakyat di daerah dalam upaya penegakan etika dan hukum. Kedatangan MKD RI akan menjadi bagian dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa," tandasnya. (*)

bas