JuaraNews - Pasal 27 dan Pasal 28 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak bisa dihapus total, melainkan dirumuskan ulang. Demikian ditegaskan anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani terkait wacana revisi undang-undang tersebut.

"Kalau dilakukan revisi UU ITE maka Pasal 27, 28 dan beberapa pasal lain bukan dihapus total, tetapi dirumuskan ulang," tegas Arsul di Jakarta, seperti dilansir LKBN Antara, Selasa (23/3/2021).

Perumusan ulang itu, jelas dia, untuk memperjelas pasal agartidak lagi menjadi "pasal karet" yang memberikan ruang tafsir yang luas kepada aparat penegak hukum. Jangan lagi penegak hukum menafsirkannya sesuai kemauan.

Selain itu Arsul menyarankan agar ancaman hukumannya harus diturunkan sampai pada maksimal yang tidak memberikan kewenangan kepada penegak hukum untuk langsung menahan.

"Selanjutnya perlu dimasukkan pula prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam proses penegakan hukum dengan menggunakan UU ITE," ujarnya.

Dia menjelaskan alasan kenapa pasal-pasal tersebut tidak dihapus total, karena faktanya saat ini ruang media sosial masih banyak dipergunakan untuk menyebarkan hoaks.

Selain itu menurut politisi PPP itu, ruang medsos juga masih dipergunakan untuk mengekspresikan kebencian, menjadi sarana pencemaran dan penistaan nama baik.(*)

Oleh: atep kurniawan / tep