Bank BJB top banner

Hot News


Opini


  • Mewujudkan Rumah Impian bagi Guru
    Mewujudkan Rumah Impian bagi Guru

    MEMILIKI rumah merupakan impian setiap orang terlebih bagi seorang guru karena rumah termasuk kebutuhan pokok yang harus dipenuhi.

    Ketua DPRD Dukung Penuh KPK Berantas Korupsi di Jabar



    Ketua DPRD Dukung Penuh KPK Berantas Korupsi di Jabar
    Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi KPK dengan DPRD Jabar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Jabar Senin (22/3/2021) (Humas DPRD Jabar)

    JuaraNews, Bandung - Ketua DPRD Jawa Barat, Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat mendukung penuh KPK dalam memberantas korupsi di wilayah Jawa Barat.


    Menurutnya, pemberantasan korupsi telah menjadi komitmen bersama dan merupakan salah satu agenda reformasi serta menjadi kewajiban untuk mensukseskan hal tersebut.


    "Kiranya ini menjadi kesempatan bagi kami, selain untuk koordinasi juga konsultasi serta arahan terkait upaya pemberantasan korupsi di wilayah Jawa Barat," ucap Taufik saat memberikan sambutan dalam acara Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Ruang Sidang Paripurna, Senin (22/3/2021).


    DPRD Jabar, lanjut Taufik dengan fungsi pembentukan Perda, Penganggaran, dan Pengawasan membutuhkan dukungan tidak hanya dari pemerintah provinsi, namun juga dari Pemerintah Pusat termasuk KPK RI.


    "Dengan komitmen pemberantasan korupsi tentunya kami juga mengharapkan adanya pendampingan dalam pelaksanaan fungsi penganggaran agar dapat menyusun APBD yang efektif, efisien, dan tepar sasaran serta sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,"ujarnya.


    "Melalui koordinasi dan arahan sebagaimana yang kita laksanakan saat ini, apa yang menjadi tujuan kita yaitu pemberantasan korupsi dapar diwujudkan dengan adanya sinergitas antara DPRD Provinsi Jawa Barat, KPK, elemen pemerintah dan seluruh masyarakat Jawa Barat,"imbuhnya.


    Sementara itu Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Kedeputian Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Yudiawan Wibisono mengungkapkan, kegiatan Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi merupakan salah satu upaya pencegahan tindak korupsi yang terdapat dalam 8 Intervensi KPK atau Monitoring Center of Prevention (MCP).


    Adapun menurut Yudiawan 8 Intervensi KPK meliputi, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa.


    "Ini yang menjadi intervensi KPK, supaya hal tersebut dapat dibantu teman-teman DPRD Jawa Barat untuk berkordinasi dengan Pemprov,"katanya.


    Lebih lanjut Yudiawan menyebut, Pempov Jabar tahun 2020 menduduki peringkat 1 progres capaian MCP se-Jabar dan peringkat 10 dalam progres capaian MCP Nasional.


    "Kita harapkan nanti dengan campur tangan KPK, Jawa Barat lebih maju lagi ke depan,"pungkasnya. (*)

    bas

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Sambil Ngabuburit, Ketum AHY Silaturahmi dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu
    Silaturahmi Kebangsaan AHY dan Ahmad Syaikhu, Bahas Penanganan Pandemi Covid-19
    Sekolah Murid Merdeka Buka Layanan Sekolah PAUD Gratis
    Pelaku UMKM dan Koperasi Jadi Bidikan BPJS Kesehatan untuk Program JKN-KIS
    KRI Nanggala-402 Hilang Kontak, DPR RI: Perlu Peremajaan Alutsista Indonesia
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Bank BJB kanan

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads