JuaraNews, Jakarta – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap ada dugaan upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat dari lingkaran kekuasaan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dan ingin menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Meskipun awalnya AHY dan beberapa pengurus inti Partai Demokrat tidak percaya atas upaya tersebut dan berharap bahwa hal ini tidak benar, AHY tidak akan tinggal diam dan akan mempertahankan kedaulatan Partai Demokrat.

“Awalnya, kami tidak begitu saja percaya ketika para pelapor menyebut nama tokoh, yang berencana untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat itu, mengingat posisi yang sedang dia emban saat ini dan faktor latar belakangnya. Tetapi, lebih dari 8 saksi mengatakan telah bertemu langsung dengan pejabat pemerintahan itu dan mendengar secara langsung pula rencana-rencana seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya,” kata AHY di Taman Politik Wisma Proklamasi DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (1/2/2021).

Seperti dikuitip okezone, AHY memaparkan, 10 hari lalu pihaknya menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis.

“Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang; terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu,” paparnya.

Pilpres 2024 AHY menegaskan, dengan adanya gerakan untuk pengambilalihan secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat tersebut, pihaknya tentu akan mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai kami. Karena, dia yakin bahwa tidak ada satu pun pemimpin partai politik yang rela diambil alih kekuasaannya secara inkonstitusional oleh pihak manapun.

“Dalam upaya mempertahankan apa yang kami miliki tersebut, akan kami tempuh dengan mengindahkan konstitusi dan undang-undang, pranata hukum serta ikhtiar politik, yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan, moral dan etika,” ujarnya. (*)

ude