JuaraNews, Bandung - Anggota Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady seluruh stake holder terkait untuk melakukan pengawasan dan memantau pembangunan yang menelan anggaran besar dari sumber Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) atau dana utang.

"Ini yang menurut saya harus betul-betul pengawasannya harus ekstra ketat. Saya rasa semua stake holder jawa barat aware (sadar) soal ini," kata Daddy saat dihubungi, Jumat (1/1/2020).

Dia menjelaskan, hal tersebut dilakukan untuk memantau pembangunan yang menggunakan dana utang Pemerintah Provinsi (Pemprov) senilai 4 triliun yang ditakutkan tidak tepat sasaran

"Yang saya khawatirkan begini, jangan sampai kita sudah berutang tapi pembangunan kemudian kurang tepat sasaran," jelasnya.

Menurut Daddy, ada satu cabang dinas OPD yang hanya mendapat belanja sekitar 2 miliar di tahun 2021. Tapi, lanjut dia, belanja yang digunakan untuk satu alun-alun itu dialokasikan ada yang sampai 15 miliar.

"Itu kan menurut saya agak kurang logis, kurang pas. Ini kan repot buat kita. Saya sampaikan, kenapa saya bilang kurang tepat sasaran," ucapnya.

"Jangan sampai tujuannya ingin mensejahterakan masyarakat tapi yang dibangun cuman alun-alun," tutupnya.

Sebelumnya, Pemprov Jabar memiliki utang sebesar Rp4 triliun ke salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Rp1,8 triliun untuk APBD Perubahan 2020 dan Rp2,2 triliun untuk APBD Murni 2021. Utang tersebut tidak dikenai bunga, hanya dibebani biaya provisi 1% atau Rp40 miliar dan biaya administrasi 0,185% atau Rp7,4 miliar. (*)

Oleh: ridwan / rid