Bank BJB top banner

Hot News


Opini


  • Mewujudkan Rumah Impian bagi Guru
    Mewujudkan Rumah Impian bagi Guru

    MEMILIKI rumah merupakan impian setiap orang terlebih bagi seorang guru karena rumah termasuk kebutuhan pokok yang harus dipenuhi.

    Bawaslu Tasikmalaya Nyatakan Ade Sugianto-Cecep Lakukan Pelanggaran

    • Rabu, 30 Desember 2020 | 09:04:00 WIB
    • 0 Komentar


    Bawaslu Tasikmalaya Nyatakan Ade Sugianto-Cecep Lakukan Pelanggaran

     

    JuaraNews, Bandung – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya telah mengeluarkan sebuah surat untuk ditindaklanjuti oleh KPU Tasikmalaya tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh H. Ade Sugianto, S.IP (Calon Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 2).

     

    Ade Sugianto sebagai petahana dinyatakan melanggar pasal 71 ayat (5) Undang Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Ade Sugiantodalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2020 berpasangan dengan Cecep Nurul Yakin dengan nomor urut 2 dilaporkan oleh DR. H. Iwan Saputra, SE, M.Si yang merupakan calon Bupati Tasikmalaya nomor urut 4.

     

    Pelanggaran yang dilakukan Ade Sugianto tersebut, pihak Bawaslu merekomendasikan ke KPU Kabupaten Tasikmalaya sebagai pelanggaran administrasi.

     

    Dalam surat tersebut, Bawaslu telah menilai dengan terlebih dahulu melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian pengawas pemilu.

     

    Dalam surat berkops resmi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tersebut ditandatangi langsung oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda, SP. Diumumkan di Tasikmalaya tertanggal 26 Desember 2020.

     

    Menanggapi surat tersebut Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Tasikmalaya (FKMT) Dani Safari Effendi meminta kepada  KPU Tasikmalaya melaksanakan surat tersebut. “Surat tersebut adalah rekomendasi pembatalan calon nomor 2, karena melanggar administrasi
    sesuai pasal 71 ayat 5 UU no 10 tahun 2016 tentang Pilkada,” ujar Dani Safari kepada wartawan, Selasa (29/12/2020).

     

    Pembatalan yang dimaksud, menurut Dani Safari yakni pembatalan sebagai pemenang Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2020. Dan apabila KPU Tasikmalaya tidak melaksanakannya, maka konsekwensinya sama juga tidak menjalankan Undang Undang, maka dari itu KPU Kabupaten Tasikmalaya dapat dipidana.

     

    Bila tidak menjalankan rekomendasi ini sama dengan menentang Undang Undang. Konsekwensinya dapat dipidanakan,” ujar Dani. (*)

    ude

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Jelang Lebaran, Posko THR 2021 Kemnaker Dibanjiri Ribuan Keluhan Soal THR
    Elektabilitas Meningkat, Demokrat Siap Sosialisasikan AHY untuk Pilpres 2024
    Hari Ketiga Larangan Mudik, 70 Ribu Kendaraan Diputar Balik
    21 Hari Isolasi Mandiri, Atalia Kamil Sembuh dari Covid-19
    Pertemuan Anies - AHY merupakan penjajakan politik persiapan pilpres 2024
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Bank BJB kanan

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads