Cedera, Ciro Terancam Absen Bela Persib vs Persita
- 29 Maret 2024 | 22:22:00 WIB
PERSIB terancam kembali kehilangan pemain andalannya saat melakoni laga Pekan 31 Liga 1 2023-2024 menghadapi Persita, Selasa (2/4/2024).
PERSIB terancam kembali kehilangan pemain andalannya saat melakoni laga Pekan 31 Liga 1 2023-2024 menghadapi Persita, Selasa (2/4/2024).
JABAR merupakan provinsi yang terdepan di Indonesia dalam penerapan sistem merit dengan menetapkan kebijakan manajemen ASN..
MEMBACA adalah suatu kebutuhan yang harus dimiliki masyarakat Indonesia terutama generasi muda.
JuaraNews, Bandung – Pimpinan dan anggota Badan Musyawarah DPRD Jawa Barat mengunjungi kantor DPRD Kabupaten Brebes di Jalan Gajah Mada No. 5 Brebes, Selasa(22/12/2020).
Pimpinan Bamus Yod Mintaraga mengatakan, maksud dan tujuan kunjungan untuk mengetahui sejauh mana tindaklanjut kerjasama yang dilakukan Pemda Jawa Barat dan Pemda Jateng dalam pembangunan wilayah perbatasan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan di wilayah perbatasan tersebut.
“Kami ingin mengetahui sejauhmana tindak lanjut kerjasama yang dilakukan Pemda Jawa Barat dan Pemda Jawa Tengah dalam hal mengurangi ketimpangan di wilayah perbatasan,” kata Yod usai kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Brebes
“Padahal wilayah-wilayah perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah memiliki potensi yang besar dari berbagai bidang,” kata Yod lagi.
Menanggapi hal ini Wakil Bupati Brebes Narjo mengatakan, untuk kabupat5en Berebes sudah ada Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang didalamnya mengatur tentang Kawasan Industri di Kabupaten Brebes.
“Di sini (Brebes) sudah mempunyai Perda tentang Kawasan Industri, jadi itu bisa memberikan jalan bagi siapapun yang ingin berinvestasi di Kabupaten Brebes,” ujar Wakil Bupati.
Menyambung pembicaraan Wakil Bupati Narjo, Yod mengatakan, dengan adanya Perda tentang Kawasan Industri masing-masing pemerintah daerah, diharapkan bisa memajukan dan mensejahterakan lagi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan.
Yod berharap, Pemda bisa mengeluarkan kebijakan operasionalnya agar bisa mendongkrak percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing daerah.
“Pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, dan akhirnya bisa meningkatkan nilai jual masyarakat, tapi tentunya itu perlu ditunjang dengan kebijakan operasional pembangunan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk saling bersinergi,” kata anggota Komisi V DPRD Jabar ini. (*)
ude
0 KomentarPemprov Jabar memitigasi bencana akibat cuaca ekstrim saat mudik Selengkapnya..
PJ Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin memastikan pelaksanaan mudik di wilayahnya berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Selengkapnya..
KPK meminta pemprov Jabar untuk segera selesai sertifikasi aset Selengkapnya..
SEBANYAK 44 Anggota DPRD Jabar belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Selengkapnya..
Tim Satgas Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rakor program pemberantasan korupsi terintegrasi di 2024 Pemprov Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
GERAKAN Arus Bawah Demokrasi (Gabdem) mendesak KPK untuk memeriksa Menteri Investasi/BKPM RI, Bahlil Lahadalia