Jabar Mitigasi Bencana Hidrometeorologi saat Mudik
- 29 Maret 2024 | 10:47:00 WIB
Pemprov Jabar memitigasi bencana akibat cuaca ekstrim saat mudik Lebaran.
Pemprov Jabar memitigasi bencana akibat cuaca ekstrim saat mudik Lebaran.
JABAR merupakan provinsi yang terdepan di Indonesia dalam penerapan sistem merit dengan menetapkan kebijakan manajemen ASN..
MEMBACA adalah suatu kebutuhan yang harus dimiliki masyarakat Indonesia terutama generasi muda.
JuaraNews, Bandung – Pernyataan Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil terkait Menkopolhukam Mahfud MD harus bertanggung jawab atas kegaduhan dan kerumunan Habieb Riziek, mendapat respon dari berbagai kelompok masyarakat.
Barisan Serbaguna NU (Banser) Jawa Barat menyikapi keras pernyataan Ridwan Kamil tersebut. Melalui pernyataan sikap yang dikirim kepada redaksi juaranews.com, Banser Jabar menilai pernyataan Ridwan Kamil hanya membuat situasi semakin gaduh.
“Pernyataan Gubernur Ridwan Kamil menuntut tanggungjawab Menkopolhukam Mahfud MD terkait kerumunan pada saat penjemputan Rizik Shihab di Bandara Soekarno Hatta hanya membuat situasi semakin gaduh di tengah masyarakat,” kata Komandan Banser Jabar Yudi Nurcahyadi, Kamis (17/12/2020).
Ia menyatakan, Banser Jabar mengingatkan Gubernur Ridwan Kamil agar fokus mengurus warga masyarakat Jawa Barat, terutama dalam penanganan Covid 19 yang semakin tidak terkendali.
Kata Yudi, berdasarkan data yang dirilis Satuan Tugas Penanganan Covid 19 pada Rabu (16/12/2020) kemarin, Jawa Barat menempatkan penambahan kasus baru tertinggi sebanyak 1.434 kasus. Demikian pula, dengan zona merah di Jabar meningkat menjadi 8 daerah, sehingga tingkat resiko penularan yang dihadapi masyarakat cukup tinggi.
“Daripada bikin gaduh masyarakat, lebih baik Emil bekerja mengurus masyarakat Jabar dengan serius. Sikap dan pernyataan demikian hanya mengganggu stabilitas yang sedang fokus diatasi oleh pemerintah pusat,” kata Yudi lagi.
Yudi menambahkan, pemeriksaan Gubernur Jawa Barat terkait dengan kerumunan yang terjadi di Megamendung adalah hal yang semestinya dilakukan oleh aparat berwajib, karena kejadian tersebut ada di wilayah Jabar dan Ridwan Kamil sebagai penanggunjawab gugus tugas covid 19 di Jabar.
“Karena itu, Ridwan Kamil atau Emil tidak perlu cengeng menyalahkan pihak-pihak lain. Itulah resiko yang harus ditanggung oleh dirinya sebagai Gubernur. Masa komandan Satkorwil Banser yang harus tanggung jawab. Kan lucu, nanti diketawain kepala daerah lain; Aya aya wae,” kata Yudi lagi.
Ia menambahkan, tidak ada yang salah dengan pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD soal penjemputan Rizik Shihab; bahwa diperbolehkan dengan catatan tertib dan mematuhi protokol kesehatan. Ia merasa pernyataan Mahfud sudah sangat jelas, soal pelanggaran yang dilakukan para penjemput, berarti mereka (penjemput Habib Riziek) tidak mengindahkan imbauan tersebut.
Yudi juga meningatkan Gubernur Ridwan Kamil terkait menungkatnya angka kasus Covid-19 di Jabar akhir-akhir ini menandakan langkah dan kebijakan yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sangat tidak epektif. “Padahal telah menyedot anggaran daerah yang cukup besar. Konon menghabiskan belasan triliyun. Sementara hingga hari ini realokasi dan refokusing anggaran yang dilakukan pemprov Jabar sangat tidak transfaran kepada publik. Dikemanakan anggaran besar tersebut penggunaannya?” katanya lagi.
Oleh karena itu, katanya, Banser Jabar mengingatkan Gubernur Ridwan Kamil untuk jadi pemimpin masyarakat yang rendah hati, sesuai dengan karakter dan ciri masyarakat Sunda. Selama ini masyarakat mencermati kata dan sikapnya menunjukan superioritas dibandingkan dengan kepala daerah lain. Seolah menjadi paling sukses dan berhasil dalam penanganan covid-19. “Kualitas kepemimpinannya diuji dengan fakta hari ini dimana covid-19 di Jabar semakin tidak terkendali dan menempati posisi puncak secara nasional,” pungkas Yudi. (*)
ude
0 KomentarPemprov Jabar memitigasi bencana akibat cuaca ekstrim saat mudik Selengkapnya..
PJ Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin memastikan pelaksanaan mudik di wilayahnya berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Selengkapnya..
KPK meminta pemprov Jabar untuk segera selesai sertifikasi aset Selengkapnya..
SEBANYAK 44 Anggota DPRD Jabar belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Selengkapnya..
Tim Satgas Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rakor program pemberantasan korupsi terintegrasi di 2024 Pemprov Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
PJ Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin memastikan pelaksanaan mudik di wilayahnya berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar.
GERAKAN Arus Bawah Demokrasi (Gabdem) mendesak KPK untuk memeriksa Menteri Investasi/BKPM RI, Bahlil Lahadalia