JuaraNews, Bandung - Ketua Kesatuan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jawa Barat, Ahmad Jundi mengatakan, transparansi anggaran TAP tersebut perlu diungkap ke publik supaya masyarakat mengetahui kinerja TAP.

"Mesti diungkap ini kang, rakyat perlu kejelasan. Masyarakat se-Jabar gak ada yang tahu anggaran TAP," kata Jundi saat dihubungi, Rabu (16/12/2020).

Tak hanya itu, dia juga mempertanyakan ketidaktahuan DPRD dan Pemprov Jabar soal anggaran TAP. Menurutnya, hal tersebut merupakan ketidakwajaran.

"Gak wajar. sangat aneh menurut saya, jadi anggota dewan sebagai legislatif itu kenapa tidak tahu apa yang dilakukan oleh eksekutif," ucapnya.

Jundi juga meminta aparat khususnya KPK untuk memeriksa TAP Jabar. Hal tersebut, lanjut dia, dilakukan supaya tidak adanya penyelewengan kewenangan dan permainan anggaran.

"Kalau bersih kenapa risih. Tapi kita ingin melihat niat baik keterbukaan informasi dan evaluasi terkait TAP disampaikan ke masyarakat," ucapnya.

Oleh karena itu, KAMMI Jabar mendesak DPRD dan Pemprov Jabar untuk mengungkap anggaran TAP ke publik sebagai bentuk pertanggung jawaban.

"KAMMI Jawa Barat akan terus mendesak legislatif untuk bersikap secara resmi dan menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan stakeholder dari masyarakat di Jawa Barat," jelasnya.

"KAMMI Jawa Barat juga menuntut keterbukaan Gubernur, kita tidak ingin ada pandangan dimasyarakat bahwa Gubernur melindungi TAP dan terkesan kebal pengawasan dan evaluasi," tutupnya. (*)

Oleh: ridwan / rid