JuaraNews, Bandung - Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk segera menyelesaikan penataan dan pendataan asset daerah. Menurutnya, sampai saat ini masih cukup banyak asset daerah provinsi Jabar yang belum tertata dan terdata dengan baik.

“Saya mendorong secepatnya, agar Pempov Jabar secepatnya menata, menginventarisir aset daerah secara maksimal,” kata Almaida Kamis (12/11/2020).

Dia menjelaskan, Pemprov Jabar belum memiliki data best asset yang memadai. Oleh karena itu, lanjut Almaida, dirinya mendorong Pemprov Jabar untuk secepatnya menata dan mendata untuk membuatkan data best asset.

“Ada cukup banyak aset Pemprov Jabar yang sudah dikuasai dan bahkan di klaim milik pihak ketiga,” jelasnya.

Permasalahan kepemilikan aset daerah, ungkap Almaida, perlu ditata dan didata dengan baik yang disertai bukti-bukti kepemilikan yang sah atau legalitas, berupa surat-surat. Pengamanan dan pengelolaan asset pemprov Jabar yang tersebar di 27 kabupaten/kota se-Jabar, banyak yang belum optimal. Hal ini terlihat dari banyaknya asset yang masih tumpang tindih dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun instansi lain.

“Pengelolaan aset Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat belum optimal. Juga ada beberapa masalah yang harus segera diselesaikan. Aset miliaran ini, berpotensi untuk disalahgunakan. Karena belum ditetapkan statusnya dan berpotensi kehilangan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” tutupnya. (*)

Oleh: ridwan / rid