JuaraNews, Bandung - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Purwakarta Toto Purwanto Sandi menolak atas pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-undang (UU).

Menurutnya, UU Cipta Kerja atau Omnibus Law dinilai tidak memiliki kedaruratan untuk dibahas di tengah pandemi Covid-19.

"Seharusnya, pemerintah lebih fokus pada penanggulangan pandemi, " jelas, Toto, Rabu (11/11/2020).

Dia mengatakan, upaya penanganan Covid-19 harus lebih diutamakan oleh pemerintah. Supaya dapat segera memulihkan ekonomi rakyat.

"Prioritas utama negara harus berorientasi pada upaya menangani pandemi, khususnya menyelamatkan jiwa manusia, memutus rantai penyebaran Covid-19, dan memulihkan ekonomi rakyat," kata Toto.

Anggota DPRD Jabar ini mengatakan, RUU ini sekaligus mengubah banyak undang-undang. Ia merasa tidak bijak jika memaksakan RUU yang kompleks ini dibahas secara kilat.

"Masyarakat sedang membutuhkan keberpihakan negara dan pemerintah dalam hadapi situasi pandemi saat ini," tutupnya. (*)

Oleh: alvian hamzah / bas