Imbang, Langkah Persib ke Championship Tersendat
- 28 Maret 2024 | 22:45:00 WIB
PERSIB mengamankan 1 poin setelah bermain imbang 0-0 dengan Bhayangkara FC di Stadion si Jalak Harupat, Kamis (28/3/2024) malam.
PERSIB mengamankan 1 poin setelah bermain imbang 0-0 dengan Bhayangkara FC di Stadion si Jalak Harupat, Kamis (28/3/2024) malam.
JABAR merupakan provinsi yang terdepan di Indonesia dalam penerapan sistem merit dengan menetapkan kebijakan manajemen ASN..
MEMBACA adalah suatu kebutuhan yang harus dimiliki masyarakat Indonesia terutama generasi muda.
JuaraNews, Tasikmalaya – Jabar perlu membentuk sebuah badan otorita yang fokus mengentaskan kemiskinan di wilayah selatan. Ketimpangan antara wilayah utara dan selatan masih menjadi tantangan Jabar dan menjadi lebih kompleks karena pandemi Covid-19.
Demikian terungkap dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan yang digelar di Kantor P3D Wilayah Kota Tasikmalaya, Kamis (22/10/2020).
Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum memimpin rakor yang dihadiri Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar dan perwakilan pemerintah daerah (pemda) di wilayah selatan seperti Pemkab Pangandaran, Pemkab Ciamis, Pemkab Tasikmaya, Pemkab Cianjur, dan Pemkab Garut.
Menurut Uu, Jabar saat ini sudah memiliki lembaga khusus yang berfokus pada pemekaran daerah. Lembaga baru akan lebih banyak membahas strategi pengembangan ekonomi termasuk pengentasan kemiskinan.
“Kemarin juga kan ada Porjabarsel, tapi hanya dalam bidang pemekaran daerah. Nah, nanti akan dibuat (badan) khusus ekonomi dan ketuanya ini harus ex officio, bisa kepala Bappeda atau sekretaris Bappeda,” ujar Uu seusai rakor.
Sementara anggotanya, idealnya masing-masing pemda yang sebagian wilayahnya membentang di sebelah selatan Jabar. Perangkat daerah yang terlibat tidak hanya di bidang ekonomi tapi juga bidang lain.
“Jadi jangan hanya dalam bidang ekonomi atau kadis sosial, tapi seluruh kadis dilibatkan sesuai dengan kewenangannya masing-masing,” tandas Uu.
Badan khusus juga akan mengawal peta Jalur Tengah Selatan (JTS) yang menghubungkan jalan lama di kawasan perkotaan (tengah) dengan dan jalur pantai selatan (Pansela).
Menurut Uu, meskipun sekarang sudah ada Pansela namun untuk menuju selatan warga masih harus berputar karena banyak titik yang belum terkoneksi.
Dengan JTS maka jarak tempuh dari kawasan tengah ke selatan bisa diperpendek. Distribusi logistik dan perdagangan menjadi lebih lancar.
“Sehingga nanti orang yang ada keperluan ke daerah selatan tidak muter seperti sekarang. Nanti yang tadinya 100 km bisa dicapai hanya 15 km,” sebut Uu.
Melalui peran badan khusus ini, berbagai program ekonomi, infrastruktur, dan penanggulangan kemiskinan memungkinan diajukan ke pemerintah pusat menjadi Proyek Strategis Nasional. Dana yang dibutuhkan diestimasi Rp3 triliun. (*)
Oleh: JuaraNews / jar
0 KomentarPJ Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin memastikan pelaksanaan mudik di wilayahnya berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Selengkapnya..
KPK meminta pemprov Jabar untuk segera selesai sertifikasi aset Selengkapnya..
SEBANYAK 44 Anggota DPRD Jabar belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Selengkapnya..
Tim Satgas Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rakor program pemberantasan korupsi terintegrasi di 2024 Pemprov Selengkapnya..
PERLUASAN titik untuk program Wolbachia guna memutus penyebaran DBD di Jabar menunggu hasil yang didapatkan di Kelurahan Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
KPK meminta pemprov Jabar untuk segera selesai sertifikasi aset daerah.
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin naik bus jemputan pada hari pertama penerapan Friday Car Free di area Gedung Sate Bandung, Jumat (22/3/2024)