JuaraNews, Bandung - Sebanyak 9,1 juta warga Indonesia rencananya akan divaksinasi pada November hingga Desember 2020 dengan vaksin yang dibeli pemerintah pusat dari 3 produsen vaksin luar negeri.

Terkait hal itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang juga Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar mengatakan, Pemprov Jabar sendiri mengajukan alokasi bagi 3 juta warga Jabar khususnya untuk daerah epidemiologi tinggi, yakni Bogor-Depok-Bekasi (Bodebek). Pada pekan ini, Pemprov pun akan menggelar simulasi vaksinasi Covid-19 di Kota Depok untuk mengecek kesiapan sekaligus sebagai respons cepat terhadap pembelian vaksin oleh pemerintah pusat.

Selain itu, dalam setiap kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19, Emil juga meminta masukan dari para ahli, termasuk dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk rencana vaksinasi Covid-19 di Indonesia, khususnya Jabar.

“Kalau boleh, saya ingin mendapatkan ilmu dengan akurat dan cepat dari WHO tentang penyuntikan vaksin di wilayah Bodebek,” kata Emil saat mengikuti expert briefings bersama Senior Advisor WHO Diah Satyani Saminarsih dan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Prof Dr dr Akmal Taher SpU(K) melalui konferensi video dari Gedung Pakuan, Jalan Otto Iskandardinata No 1 Kota Bandung, Selasa (20/10/2020).

Dengan masukan dari WHO, lanjut Emil, sebagai pejabat publik dia bisa menjelaskan kepada masyarakat terkait tata cara penyuntikan vaksin yang tepat.

“Jadi ketika saya memberikan informasi kepada masyarakat, saya bisa menjelaskan secara rasional,” ucap Emil.

Dalam agenda tersebut, Emil juga membahas peran penting puskesmas dalam menanggulangi pandemi Covid-19 di Jabar. Dia mengatakan, reformasi puskesmas perlu dilakukan agar kesehatan masyarakat dapat dilayani lebih baik.

Selain itu, dalam penanggulangan Covid-19 di Jabar, pihaknya fokus pada wilayah Bodebek dan Bandung Raya sebagai daerah penyumbang kasus Covid-19 terbanyak di Jabar.

"Energi dan anggaran Jabar dalam jangka pendek (untuk penanggulangan Covid-19) akan fokus di Bodebek," tandas Emil.

Kepada para ahli dalam konferensi video tersebut, Emil juga memaparkan prinsip Jabar dalam menanggulangi pandemi global Covid-19 di provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia ini.

"Sifat pengelolaan pandemi (Covid-19) di Jabar memiliki 5 prinsip yang dijalankan," ucap Emil.

Prinsip yang pertama, adalah proaktif. Emil berujar, Jabar menerapkan pemerintahan yang proaktif karena wilayah Indonesia sangat besar sehingga pemerintah daerah harus mampu membuat keputusan secara cepat.

Kedua, transparan. Di Jabar, keterbukaan informasi salah satunya dilakukan melalui aplikasi Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar (Pikobar). Ketiga, Jabar menggunakan scientific leadership sehingga setiap keputusan dibuat berdasarkan masukan para ahli.

Keempat, inovatif. Emil menjelaskan, Jabar mampu menggerakkan seluruh industri untuk fokus melawan pandemi, antara lain dengan adanya fasilitas waste management untuk limbah Covid-19 hingga membuat ventilator dan Alat Pelindung Diri (APD).

Prinsip kelima, adalah kolaborasi dengan berbagai pihak atau institusi sebagai salah satu kunci penanganan pandemi Covid-19 di Jabar secara cepat dan tepat.

Adapun saat ini, pengetesan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) yang dilalukan di Jabar sudah memenuhi standar WHO, yakni terhadap 1 persen dari total populasi.

Berdasarkan data Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar (Pikobar) hingga Selasa (20/10) pukul 21:00 WIB, terdapat 502.993 tes PCR di Jabar. Merujuk Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar, total penduduk Jabar per 2019 adalah 49,3 juta jiwa.

Optimalkan Fungsi Puskesmas dalam Penanganan Covid-19
Sementara itu, Prof Akmal Taher mengatakan akan mengusulkan pelaksanaan tracing dan testing di puskesmas. Dia mencontohkan, puskesmas memiliki peran krusial dalam penanganan pandemi Covid-19 di Thailand yang memiliki sekitar 10 ribu puskesmas untuk 70 ribu penduduk. Sementara Indonesia memiliki 10.300 puskesmas untuk 260 juta penduduk.

"(Puskesmas) itu kekuatan kenapa mereka (Thailand) bisa mencegah dan mendeteksi dini Covid-19. Mereka istilahkan puskesmas mereka punya kemampuan untuk mencegah (Covid-19)," tutur Akmal.

"Jadi kami usulkan tracing dan testing dilakukan di puskesmas, karena kita belum memanfaatkannya. Apalagi jika kita ingin mempertahankan pelayanan dasar kesehatan," tambahnya.

Sedangkan Diah Satyani Saminarsih menyebutkan, puskesmas adalah kunci untuk mengendalikan pandemi dari hulu karena memiliki jejaring yang sangat luas.

"Investasi di puskesmas, layanan kesehatan dasar, akan menopang kesehatan suatu negara," ujar Diah.

Dia pun menyarankan agar pemerintah bisa mengoptimalkan peran strategis puskesmas dalam penanganan Covid-19. (*)

Oleh: JuaraNews / jar