free hit counter code BKKBN Tergetkan Penyerapan Anggaran 2020 Capai 95 Persen - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter
BKKBN Tergetkan Penyerapan Anggaran 2020 Capai 95 Persen
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo

BKKBN Tergetkan Penyerapan Anggaran 2020 Capai 95 Persen

JuaraNews, Bandung - Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyatakan, penyerapan anggaran sampai ini baru mencapai 64 persen.

 

Karena itu pihaknya menargetkan penyerapan anggaran mencapai 95 persen pada akhir 2020 nanti.


"Saya ingin pastikan, meskipun sekarang 64 persen nilai kinerjanya, serapan realisasinya tetapi nanti di bulan Desember insya Allah 95 persen," kata Hasto, Jumat (9/10/2020).


Menurutnya, berdasarkan laporan dari BKKBN Jabar sisa anggaran sekitar Rp27 miliar dan akan dialokasikan untuk kebutuhan pelayanan masyarakat. Karena akibat pandemi pihaknya merasa khawatir penyerapan anggaran tidak sukses.


Dia mengatakan, sangat disayangkan jika sisa anggaran yang sudah dialokasikan tersebut tidak dibelanjakan untuk rakyat.

 

"Karena jumlahnya diperkirakan mencapai Rp27 miliar dari sisa gaji di Jabar," katanya.


Sementara itu, Kepala BKKBN Jabar Uung Kusmana mengungkapkan, sebenarnya capaian kinerja dari realisasi di tingkat peserta KB Baru (PB) dan Peserta KB Aktif (PA), ini kolerasinya sanga tinggi dengan dukungan PB yang baru 70 persen.

 

"Kami memang kemarin fokus ke kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) saat Hari Kontrasepsi Sedunia (HKS)," ungkap Uung.

 

MKJP, lanjut dia, ini kebetulan IUD implan kebanyakan ganti cara pakai yang menggantikan kontrasepsi yang dicapai BKKBN Jabar pada Hari Keluarga Nasional (HKN).

 

"Saat HKN di Jabar sejuta akseptor kebanyakan di pil suntik untuk PB. Kalau diukur dengan serapan anggaran kaitannya sangat bagus," tutupnya. (*)

bas

0 Komentar

Tinggalkan Komentar


Cancel reply

0 Komentar


Tidak ada komentar

Berita Lainnya


Legislator Minta Permasalah RKB Segera Diatasi
3 Raperda Prakarsa DPRD Jabar Tuntas Dibahas
Bey Target Swasembada Pangan di Jabar
Legislator Minta Regulasi PPDB Zonasi Dievaluasi
Komisi V Dorong Penerbitan Kepgub Upah Buruh

Editorial



    sponsored links