JuaraNews, Bandung - Gubernur Jabar Ridwan Kamil meninjau lahan milik BUMN PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII di Desa Ciparay, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Selasa (8/9/2020).

Rencananya, Pemptov Jabar bekerja sama dengan PTPN VIII akan mengalihfungsikan lahan seluas 1.000 hektare itu menjadi peternakan sapi susu perah dan pertanian terpadu. Selain itu, lahan tersebut rencananya juga dikembangkan menjadi destinasi pariwisata.

Menurut Emil, pemanfaatan lahan tersebut menjadi salah satu upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Selain membawa dampak ekonomi, peternakan sapi susu perah dan pertanian terpadu juga bertujuan untuk meningkatkan swasembada pangan di Jabar.

"Lahan 1.000 hektare di Rancabali akan kita fungsikan menjadi peternakan sapi susu perah dan pertanian terpadu sehingga bermanfaat untuk petani dan peternak serta membawa swasembada pangan," kata Emil.

Selain itu, pemanfaatan lahan di Desa Ciparay menjadi peternakan sapi susu perah juga dilakukan demi bantu menekan impor susu di Indonesia.

"Kami melihat masih banyak impor susu ke Indonesia, tercatat nilainya hampir Rp17 triliun dari luar negeri untuk kebutuhan susu nasional," ujar Emil.

Alih fungsi lahan pun berkaitan dengan komitmen Pemprov Jabar dalam meningkatkan sektor pertanian yang menjadi salah satun sektor yang tidak terpengaruh disrupsi pandemi Covid-19. Dditunjang dengan pemanfaatan teknologi digital dan Sumber Daya Manusia (SDM) muda dan kompeten.

"Setelah (pandemi) Covid-19 ini, orientasi kami akan lebih banyak kepada pertanian yang dilengkapi dengan teknologi digital," tandas Emil.

Sebagai tindak lanjut kerja sama alih fungsi lahan di Desa Ciparay, Pemprov Jabar menunjuk 2 BUMD, yaitu PT Agro Jabar dan PT Jaswita Jabar sebagai pelaksana teknis.

"Lahan-lahan PTPN ini akan dikerjasamakan dengan BUMD Jabar, yaitu PT Agro Jabar untuk produk-produk pangan dan dengan PT Jaswita untuk pengembangan pariwisata," ujar Emil.

Dia pun menargetkan proses kerja sama alih fungsi lahan ini akan selesai pada Desember 2020 agar pada awal 2021, perekonomian bisa lebih bergerak.

"Mudah-mudahan Desember 2020 beres kerja samanya dan 2021 bisa langsung di eksekusi sehingga ekonomi bisa gerak lagi," pungkas Emil. (*)

Oleh: JuaraNews / jar