ultah bandung

Hot News


Inspirasi


    Ada Ketidakadilan Fiskal, Emil Usulkan Populasi Masuk Indikator Kinerja Kunci LPPD
    (istimewa/humas pemprov jabar) Gubernur Jabar Ridwan Kamil

    Ada Ketidakadilan Fiskal, Emil Usulkan Populasi Masuk Indikator Kinerja Kunci LPPD

    • Selasa, 8 September 2020 | 07:28:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung - Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengusulkan jumlah populasi masuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

    Usulan tersebut disampaikan Emil saat menerima Tim Nasional pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2020 atas LPPD Tahun 2019 Provinsi Jabar via video conference di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (7/9/2020).

    "Jabar memiliki jumlah penduduk yang besar sehingga IKK dalam LPPD, menurut padangan saya, masih belum memuat indeks keadilan populasi," kata Emil.

    Emil mencontohkan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Dengan jumlah penduduk 6 juta jiwa, Sumatera Barat memiliki satu Gubenur dan 17 bupati/wali kota. Sedangkan Kabupaten Bogor yang memiliki jumlah penduduk sama dengan Sumbar, hanya diurus oleh satu bupati.

    "Menurut saya penilaian LPPD tidak proporsional, tidak ada indeks populasi. Kami diperbandingkan dengan daerah yang jumlah penduduknya lebih sedikit untuk urusan-urusan dasar yang berbanding lurus dengan anggaran," ucapnya.

    Menurut Emil, ada ketidakadilan fiskal karena besaran anggaran dari pemerintah pusat ditentukan oleh jumlah daerah bukan jumlah penduduk. Ia pun mencontohkan perbedaan besaran anggaran Provinsi Jabar dengan Jawa Timur (Jatim).

    Jabar yang berpenduduk nyaris 50 juta mendapat anggaran lebih kecil dari Jatim yang berpenduduk 40 juta. Hal itu karena jumlah daerah Jatim lebih banyak daripada Jabar.

    "Bila dibagi ke dalam jumlah per kapita, maka dana pusat itu membiayai warga Jatim Rp1 juta per orang, sedangkan Jabar Rp600 ribu per orang. Inilah ketidakadilan fiskal yang dapat mempengaruhi LPPD," ucap Kang Emil.

     

    Tim Nasional dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengevaluasi LPPD Tahun 2019 Pemprov Jabar pada 9 September 2020. Sementara LPPD Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten/Kota Jabar pada 7 dan 8 September 2020. Seluruh mekanisme evaluasi dilakukan secara daring. (*)

    Oleh: JuaraNews / jar

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Pengurus Golkar tingkat Desa dan Kecamatan  Dorong Ade Barkah Surahman Jadi Gubernur Jabar 2024
    Universitas Widyatama Bandung, Terima 2300 Mahasiswa Baru
    Atalia Kamil: Pentingnya Komunikasi Efektif di Masa Pandemi
    Solidaritas Sesama di Tengah Pandemi, PSI Jabar Bagikan Nasi Bungkus
    DPRD Jabar Tak Ingin Ada Klaster Baru Covid-19 di Pilkada Serentak
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Pos Indonesia kanan

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads