Visi dan Misi Bacalon Bupati KBB di DPC Demokrat
- 23 April 2024 | 19:08:00 WIB
BACALON Bupati Bandung Barat Yanto Bin Surya atau kerap disapa Steve Ewon menyampaikan visi misi dihadapan DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung Barat.
BACALON Bupati Bandung Barat Yanto Bin Surya atau kerap disapa Steve Ewon menyampaikan visi misi dihadapan DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung Barat.
JABAR merupakan provinsi yang terdepan di Indonesia dalam penerapan sistem merit dengan menetapkan kebijakan manajemen ASN..
PEMILIHAN Umum Legislatif (Pileg) 2024 di Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah menghasilkan sejarah baru.
JuaraNews, Bandung - Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengusulkan jumlah populasi masuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
Usulan tersebut disampaikan Emil saat menerima Tim Nasional pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2020 atas LPPD Tahun 2019 Provinsi Jabar via video conference di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (7/9/2020).
"Jabar memiliki jumlah penduduk yang besar sehingga IKK dalam LPPD, menurut padangan saya, masih belum memuat indeks keadilan populasi," kata Emil.
Emil mencontohkan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Dengan jumlah penduduk 6 juta jiwa, Sumatera Barat memiliki satu Gubenur dan 17 bupati/wali kota. Sedangkan Kabupaten Bogor yang memiliki jumlah penduduk sama dengan Sumbar, hanya diurus oleh satu bupati.
"Menurut saya penilaian LPPD tidak proporsional, tidak ada indeks populasi. Kami diperbandingkan dengan daerah yang jumlah penduduknya lebih sedikit untuk urusan-urusan dasar yang berbanding lurus dengan anggaran," ucapnya.
Menurut Emil, ada ketidakadilan fiskal karena besaran anggaran dari pemerintah pusat ditentukan oleh jumlah daerah bukan jumlah penduduk. Ia pun mencontohkan perbedaan besaran anggaran Provinsi Jabar dengan Jawa Timur (Jatim).
Jabar yang berpenduduk nyaris 50 juta mendapat anggaran lebih kecil dari Jatim yang berpenduduk 40 juta. Hal itu karena jumlah daerah Jatim lebih banyak daripada Jabar.
"Bila dibagi ke dalam jumlah per kapita, maka dana pusat itu membiayai warga Jatim Rp1 juta per orang, sedangkan Jabar Rp600 ribu per orang. Inilah ketidakadilan fiskal yang dapat mempengaruhi LPPD," ucap Kang Emil.
Tim Nasional dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengevaluasi LPPD Tahun 2019 Pemprov Jabar pada 9 September 2020. Sementara LPPD Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten/Kota Jabar pada 7 dan 8 September 2020. Seluruh mekanisme evaluasi dilakukan secara daring. (*)
Oleh: JuaraNews / jar
0 KomentarPJ Gubernur Bey Machmudin berharap Kabupaten Sumedang bisa kembali menjadi 'Paradijs van Java' atau surga dari Selengkapnya..
MUSYAWARAH Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat digelar di Kota Bandung, Senin Selengkapnya..
TARGET prevalansi stunting masih jauh dari angka yang ditetapkan. Kementerian kesehatan menetapkan targat prevalansi stunting pada 2024 sebesar 14 Selengkapnya..
BEY Machmudin melantik Pj Wali Kota Bogor, Pj Bupati Ciamis, dan Pj Bupati Sumedang di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu Selengkapnya..
PERMASALAHAN sarana prasarana ruang kelas baru yang masih kurang di berbagai Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jawa Barat. Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
MUSYAWARAH Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat digelar di Kota Bandung, Senin (22/4/2024).
PERMASALAHAN sarana prasarana ruang kelas baru yang masih kurang di berbagai Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jawa Barat.