JuaraNews, Bandung - Selain masalah Proses Investasi persoalan tipping fee juga terjadi di Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka.

Tipping Fee merupakan biaya yang dikenakan pada setiap kabupaten kota yang akan membuang limbah sampah ke TPPAS Regional. besaran nilai tipping fee yang diprediksi berkisar Rp300 ribu sampai Rp400 ribu perton.

Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady menyatakan, Tipping fee ini merupakan hasil kesepakatan antar kepala daerah. Dalam hal ini Gubernur dan Kepala Daerah yang akan membuang sampahnya di Legok Nangka.

"Soal besarannya menurut saya bicaralah baik-baik pada saat berunding satu meja antara gubernur dan Kepala daerah," kata Daddy, Kamis (20/8/2020).

Dikatakanya, Pada saat melakukan negosiasi Pemerintah daerah harus mengirimkan perwakilannya yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam persoal tersebut. Hal itu ketika agar hasilnya tersampaikan dengan baik.

"Jangan ketika rapat Pemerintah derah mengirim orang yang tidak pas nanti hasilnya tidak di terima itu namanya buang waktu," katanya.

Lebih jauh, beber politisi asal Fraksi Gerindra, kalau ada yang merasa cukup diwakilkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau dinas terkait, ataupun Sekretaris Daerah. Tapi nantinya yang diutus itu mempunyai otoritas penuh, sehingga ketika terjadi sebuah keputusan, keputusan itu tidak dianulir oleh kepala daerah. (*)

bas