JuaraNews, Bandung - DPRD Jawa Barat menyoroti penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk keperluan kuota internet peserta didik.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim memperbolehkan sekolah untuk mengalokasikan pembiayaan pembelajaran daring diambil dari dana BOS.

Wakil Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya, mengatakan, Dalam tata cara pencairan dana dari pemerintah daerah maupun pusat ada petunjuk teknis (juknis). Misalkan, seperti membuat revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).

"Ini ada urusan teknis yang harus mereka selesaikan. Jadi prinsip kami dari wakil rakyat, menyambut positif sinyal - sinyal ini, dan meminta secepatnya dicairkan," ujarnya, di Bandung, Sabtu (15/8/2020).

Lanjutnya, Kata Gus Ahad, pada praktiknya nanti harus memperhatikan bahwa harus ada kriteria objektif. Karena yang dibutuhkan bukan hanya untuk membeli kuota internet, namun dipikiran juga untuk pembelian gawai yang layak digunakan kemudian nanti dipinjamkan kepada para peserta didik.

"Nah ini kebijakan ada di sekolah, Kepala Sekolah diminta merevisi APBS, kemudian melaporkan ke Kantor Cabang Dinas (KCD). Lalu di ketika disetujui baru bisa dilakukan proses pencairannya atau pengalokasiannya," ucapnya.

Pasalnya, dana BOS sudah dikirim ke sekolah - sekolah. Pada penggunaanya harus hati - hati dan jangan terburu - buru supaya tidak ada penganggaran yang melanggar aturan. Selain itu Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan (Disdik) juga harus mempersiapkan payung hukumnya.

"Selain itu Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan (Disdik) juga harus mempersiapkan payung hukumnya,” tandasnya. (*)

bas