Pos Indonesia
Soal Denda tak Bermasker, Gubernur: Pada Dasarnya Saya Tidak Suka Menghukum

Soal Denda tak Bermasker, Gubernur: Pada Dasarnya Saya Tidak Suka Menghukum

 

JuaraNews, Bandung – Kedisiplinan masyarakat terapkan protokol kesehatan, seperti pakai masker, amat krusial pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Ketika kegiatan ekonomi dibuka bertahap dan masyarakat mulai beraktivitas, pemakaian masker dapat menekan risiko penularan Covid-19 di ruang publik.

 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, hasil studi Goldman Sachs menunjukkan, pemakaian masker efektif mencegah penularan Covid-19 dan setara dengan kebijakan lockdown atau karantina wilayah.

 

Jika kebijakan lockdown diterapkan, perekonomian akan lumpuh. Berbeda apabila masyarakat disiplin pakai masker. Kegiatan ekonomi dan penanganan Covid-19 dapat berjalan beriringan.

 

Akan tetapi, kata Emil –sapaan  Ridwan Kamil, kedisplinan masyarakat Jabar pakai masker hanya 50 persen. Maka itu, Peraturan Gubernur (Pergub) terhadap pelanggaran AKB yang di dalamnya juga mengatur sanksi protokol kesehatan ditetapkan. Tujuannya meningkatkan kedisiplinan masyarakat terapkan protokol kesehatan.

 

“Karena hasil surveinya yang memakai masker di Jawa Barat itu hanya 50 persen, maka minggu ini kami sudah mulai melakukan sanksi (untuk yang tidak memakai masker),” kata Emil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (28/7/2020).

 

“Bukan untuk mencari uang, tapi semata-mata agar ekonomi bisa bergerak, pendidikan bisa dimulai, tapi kewaspadaan terhadap Covid-19 bisa kita kendalikan,” imbuhnya.

 

Sebelum Pergub ditetapkan, Pemprov  Jabar intens menyosialisasikannya lewat berbagai platform. Selain itu, penyediaan masker dilakukan. Salah satunya memasukkan masker dalam bantuan sosial (bansos) tahap II. Penyediaan masker untuk masyarakat juga dilakukan dengan membeli 10 juta masker produk UMKM.

 

“Pada dasarnya saya enggak suka menghukum. Tapi, di situasi ini angka penyakitnya berhubungan dengan kedisiplinan,” ucap Emil.

 

“Maka, kami melakukan tiga level instrumen, dua bulan pertama kita edukasi di April-Mei, bulan Juni-Juli kita melakukan surat teguran dan surat tilang. Kemudian setelah edukasi dan surat teguran ternyata masih 50-an persen, kami coba (dengan sanksi),” tambahnya.

 

Emil mengatakan, sanksi diterapkan secara bertahap, yakni sanksi ringan, sedang, dan berat. Sanksi terberat berupa denda. Sebagai bentuk transparansi, kata ia, proses pembayaran denda dilakukan melalui aplikasi supaya masyarakat dapat melihat jumlah pelanggar dan denda. Data tersebut akan diperbarui setiap hari. (*)

ude

0 Komentar
Tinggalkan Komentar
Cancel reply
0 Komentar
Tidak ada komentar
Berita Lainnya
Kata Ketua DPRD Jabar Soal 7 Anggotanya Positif Covid-19
Lelang Investasi TPPAS Regional Legok Nangka Terhambat, TPA Sarimukti Masih Jadi Alternatif
DPRD Jabar, Soroti Penggunaan Dana BOS untuk Keperluan Kuota Internet Peserta Didik
Jabar Targetkan 2 Juta Pelaku UMKM Dapat Bantuan Tunai dari Pemerintah Pusat
38 Orang Positif Covid-19, Gedung DPRD Jabar akan Ditutup
Berita Terdahulu

Editorial


    Imani Center

    Data Statik Covid-19


    DATA COVID-19 INDONESIA

    😷 Positif:

    😊 Sembuh:

    😭 Meninggal:

    (Data: kawalcorona.com)

    Ads