Pos Indonesia

Hot News


Inspirasi


  • Dirgahayu Sat Linmas ke-58
    Dirgahayu Sat Linmas ke-58

    NEGARA Republik Indonesia lahir melalui perjuangan bangsa dan pahlawannya yang melepaskan diri dari penjajahan dan sejajar dengan bangsa di dunia.

    Gubernur: Saya Putuskan Semua Proyek Berhenti
    (humas jabar) Ridwan Kamil

    Gubernur: Saya Putuskan Semua Proyek Berhenti

    JuaraNews, Bandung - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Ridwan Kamil mengatakan, keselamatan warga harus diutamakan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tengah pandemi Covid-19.

     

    "Kami harus memastikan keselamatan warga, apalagi Jabar penduduknya terbesar se-Indonesia, jumlah pemilih tetap mencapai 33 juta," kata Emil dalam rapat dengar pendapat dengan Komite I DPD RI via video conference di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (7/7/2020).

     

    Rapat yang dihadiri kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada tersebut membahas pelaksanaan Pilkada serentak pada Desember 2020 di tengah pandemi Covid-19.

     

    Pihaknya khawatir karena hingga saat ini penularan Covid-19 masih terjadi. Maka itu, potensi sebaran virus ini harus ditekan selama Pilkada berlangsung. Salah satunya dengan membagi jadwal pemungutan suara.

     

    "Salah satu yang kendala adalah anggaran yang harus dikeluarkan karena dana APBD kami dialokasikan untuk (penanganan) Covid-19," ucapnya.

     

    Delapan daerah di Jabar akan menggelar Pilkada pada 2020, yakni Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Kota Depok.

     

    Menurut dia, pembagian jadwal pemungutan suara dapat menjadi solusi ketimbang harus menambah jumlah tempat pemungutan suara (TPS). Hal itu pun dapat mengurangi beban anggaran Pilkada. Apa lagi, 63 persen warga Jabar terdampak Covid-19 dan membutuhkan bantuan.

     

    "Sekarang 63 persen warga Jabar harus dibantu, maka sebagai pemimpin, saya putuskan semua proyek berhenti. Kami fokus memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan," katanya.

     

    "Solusi saya sederhana membuat regulasi yang mengatur bahwa pemungutan suara bisa hingga sore. Jadi, jumlah TPS-nya tetap, pencoblosannya dibagi dua ronde, yakni pagi sampai siang, dan siang sampai sore," imbuhnya.

     

    Ketua Komite I DPD Teras Narang menilai, penundaan Pilkada adalah hal penting, mengingat kasus positif di Indonesia masih bertambah. Presiden Joko Widodo, kata Emil, telah menyatakan bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami krisis kesehatan dan ekonomi.

     

    "Kami memandang penundaan (Pilkada) adalah suatu hal yang penting karena pandemi keadaannya memprihatinkan, Presiden pun telah menyatakan bahwa negara dalam keadaan krisis kesehatan dan ekonomi," katanya.

     

    Krisis ini tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga berbagai negara di belahan dunia. Pilkada serentak tahun ini akan digelar di 261 daerah dan 9 provinsi dengan jumlah pemilih 105 juta.

     

    "Kita tidak bisa membandingkan dengan negara yang punya sistem yang tidak dimiliki Indonesia. Misalnya, electronic voting, kita masih belum bisa melakukannya," ucapnya.

     

    "Jadi dengan kondisi seperti ini menjadi keprihatinan Komite I, intinya pandangan kami bahwa sebaiknya Pilkada tidak dilakukan pada di 2020. Namun, kami selalu berdoa covid-19 segera berlalu," katanya. (*)

    ayi

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Jaga Kesehatan! Pesan Doni Kepada Sukarelawan Penanganan Covid19
    Di Papua Cukup Menonjol, Kesembuhan Harian di Sejumlah Daerah Naik Pesat
    Warnet Covid-19 Hadir di Lembur Tohaga Lodaya Lingkar Selatan
    Gerakan Kebiasaan Bermasker Melalui Pendekatan Agama
    Pemerintah Umumkan Penyesuaian Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Imani Center

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads