JuaraNews, Bandung – Meski sudah direvisi, Anggota Fraksi Golkar DPRD Jabar Edi Rusyandi menyebut Keputusan Gubernur (Kepgub) belum sesuai harapan warga pondok pesantren.

Dia menilai, perubahan Kepgub sekedar memuat tata aturan internal normatif yang sepenuhnya menjadi beban pondok pesantren. "Kepgub itu harus bisa menampakan keberpihakan pemerintah Jabar kepada pesantren agar aktifitas bisa berjalan dengan aman," kata Edi di Bandung, Selasa (16/6/2020).

Menurutnya, jika pondok pesantren tidak buka maka hilang salah satu unsur pendidikan yang sangat penting. Oleh karena itu, Edi meminta Pemprov Jabar untuk memberikan perhatian terhadap pesantren sehingga aktivitas belajar dapat berjalan dengan lancar.

"Karena kehendak para kyai membuka kembali aktifitas ini sesungguhnya bentuk tanggungjawab mereka membina generasi. Jika libur terus, bagaimana nasib masa depan bangsa kita. Sementara lembaga pesantren kita tahu memiliki sumbangsih yang besar terhadap negeri ini," pungkasnya.

Sebagai informasi, Keputusan Gubernur (Kepgub) direvisi dari No 443/Kep.326-Hukham/2020 tentang Perubahan atas Kepgub Jabar No 443/Kep.321-Hukham/2020 tentang Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Lingkungan Pondok Pesantren telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (*)

Oleh: ridwan / ude