Pendaftaran PPK Resmi di Buka KPU Kota Bandung
- 25 April 2024 | 15:25:00 WIB
PENDAFTARAN calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah resmi di buka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung.
PENDAFTARAN calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah resmi di buka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung.
JABAR merupakan provinsi yang terdepan di Indonesia dalam penerapan sistem merit dengan menetapkan kebijakan manajemen ASN..
PEMILIHAN Umum Legislatif (Pileg) 2024 di Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah menghasilkan sejarah baru.
JuaraNews, Bandung – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mempertanyakan keseriusan Pemprov Jabar dalam menjalankan Protokol Kesehatan Covid-19 di Pondok Pesantren sesuai Keputusan Gubernur (Kepgub).
Sebelumnnya, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengeluarkan Kepgub No 443/Kep.326-Hukham/2020 tentang Perubahan atas Kepgub Jabar No 443/Kep.321-Hukham/2020 tentang Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Lingkungan Pondok Pesantren.
Anggota Fraksi Golkar Jabar Edi Rusyandi mempertanyakan tindaklanjut dari kepgub tersebut. Menurutnya, Pemprov seharusnya bisa memetakan kondisi Pesantren di Jabar. "Mana yang sudah mandiri dan mana yang layak dibantu infrastruktur, alat dan layanan kesehatan untuk difasilitasi agar bisa menerapkan protokol kesehatan di masing-masing pesantren. Sehingga Pemprov punya peta kebutuhannya," kata Edi di Bandung, Selasa (16/6/2020).
Dia meminta Pemrov Jabar untuk memastikan alokasi dari sejumlah anggaran refocusing dan sumber-sumber lainnya yang cukup besar bagi lembaga dan warga pesantren.
Diluar itu, jelas Edi, Pemprov Jabar harus secara pro aktif bisa mengkoordinasikan pemda kota/Kabupaten dan juga kementerian agama sebagai leading sector utama penyelenggaraan pendidikan pesantren untuk berkolaborasi memastikan segala kebutuhannya.
"Fasilitasi dan layanan aktifitas pesantren di masa pandemi ini terselenggara sepenuhnya. Jika itu terwujud, baru disini pemprov benar-benar hadir untuk pesantren," tutupnya. (*)
Oleh: ridwan / ude
0 KomentarPERDA Perlindungan Anak lahir sebagai wujud kepedulian pemerintah dan legislatif yang menjadi payung hukum dalam mengawal perlindungan Selengkapnya..
ANGGOTA DPRD Jabar dari Fraksi PKB Johan J Anwari melaksanakan penyebarluasan peraturan daerah (perda) provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun Selengkapnya..
WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Jabar Cucu Sugyati berharap program listrik desa di Jabar berjalan dengan Selengkapnya..
WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Cucu Sugyati menyoroti belum beroperasinya TPPAS Legok Nangka di Kabupaten Selengkapnya..
TENAGA listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
WAPRES RI menyebut seluruh stakeholders harus bahu membahu berinovasi dalam menghadirkan teknologi yang dapat mendeteksi kebencanaan.
PERMASALAHAN sarana prasarana ruang kelas baru yang masih kurang di berbagai Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jawa Barat.