Pos Indonesia

Hot News


Inspirasi


  • Dirgahayu Sat Linmas ke-58
    Dirgahayu Sat Linmas ke-58

    NEGARA Republik Indonesia lahir melalui perjuangan bangsa dan pahlawannya yang melepaskan diri dari penjajahan dan sejajar dengan bangsa di dunia.

    Soal Kepgub Pondok Pesantren, Legislator: Pesantren Butuh Solusi Bukan Sanksi
    JuaraNews/Istimewa Edi Rusyandi

    Soal Kepgub Pondok Pesantren, Legislator: Pesantren Butuh Solusi Bukan Sanksi

    JuaraNews, Bandung - Anggota DPRD Jabar Fraksi Golkar, Edi Rusyandi angkat bicara soal Keputusan Gurbernur Jabar (Kepgub) tentang Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 Di Lingkungan Pondok Pesantren.

     

    Dia menyampaikan tanggapan terkait keputusan Gubernur Jabar No. 443/Kep.321-Hukham/2020. Menurutnya, terbitnya keputusan tersebut sebagai salahsatu ikhtiar Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya memutus matarantai Covid-19 di lingkungan Pondok Pesantren.

     

    Namun disayangkan, kata Edi, salahsatu point surat pernyataan adanya sanksi jika melanggar dirasa itu berlebihan bagi kalangan pesantren.

     

    "Klausul sanksi pada surat tersebut menunjukan Pemprov Jabar tidak paham dan peka atas realitas objektif dunia pesantren yang khas dan kompleks. Kondisi dan kemampuan pesantren itu beragam. Tidak bisa disamaratakan," kata Edi dalam Keterangannya di Bandung, Senin (15/6/2020).

     

    Lebih lanjut, dia menjelaskan, kaitan aspirasi masyarakat pesantren soal protokol kesehatan di masa pandemi diharapankan Pemerintah Jabar hadir ikut mengurusi kebutuhan masyarakat dan melanjutkan aktivitas pesantren dalam kondisi seperti ini.

     

    "Mereka butuh solusi. Bukan sanksi. Bagaimana sarana dan layanan kesehatannya, ketersediaan masker, handsanitizer, bagaimana kebutuhan pangan kyai dan santrinya dll, ya dibantu. Agar protokol kesehatan ini berlangsung dan dilaksanakan," jelasnya.

     

    Edi menyebut, kebijakan dengan pendekatan sanksi tersebut keliru. Pasalnya, hanya akan menimbulkan persepsi lain dari masyarakat pesantren. "Ini kan jadi seolah ngancam," ucap Edi.

     

    "Jika sekedar surat keputusan, ini menunjukan bahwa gubernur tidak faham pesantren dan tidak punya sense of crisis sama sekali untuk keberlangsungan pesantren," pungkasnya. (*)

    Oleh: nugraha / bas

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Yod Mintaraga: Aparat Hukum Bisa Dilibatkan dalam Musyawarah Komite Sekolah
    Bakal Jadi Model ideal Pendidikan Nasional, Perda Penting untuk Perkuat Peran Pesantren
    Edi Rusyandi Berikan APD Kepada Puskesmas di KBB
    Edi Rusyandi Minta Pemerintah Perhatikan Pesantren Tradisional
    Reses, Kusnadi Banyak Terima Keluhan Infastruktur
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Imani Center

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads