JuaraNews, Bandung – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Jawa Barat (DPW PSI Jabar), mengaku kaget membaca berita di beberapa media bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat disanksi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berupa penundaan pencairan 35% Dana Alokasi Umum (DAU) untuk refocusing Covid-19 dikarenakan Pemprov tidak menyampaikan laporan penyesuaian APBD tahun 2020 berupa laporan perubahan APBD.

Penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan atau Dana Bagi Hasil terhadap Pemerintah Daerah tersebut tertuang dalam surat keputusan Kementerian Keuangan RI No. 10/KM.7/2020. “Dalam situasi krisis pandemi seperti sekarang, seharusnya ini tidak terjadi” jelas Furqan AMC, Ketua DPW PSI Jabar.

Lebih lanjut ia menegaskan “Jika PSI ada di parlemen Jawa Barat, pasti PSI akan mengingatkan Kang Emil jauh-jauh hari, karena Legislatif sesungguhnya adalah sparing partnernya Eksekutif”.

Dibandingkan banyak Gubernur lainnya, sebenarnya Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, berhasil melakukan beberapa terobosan lebih awal dalam penanganan Covid-19, seperti display data perkembangan Covid-19 berbasiskan aplikasi (Pikobar) dan mengambil inisiatif membeli alat tes langsung dari Korea Selatan tanpa harus menunggu Pemerintah Pusat.

“Makanya kita kaget, kok bisa laporan penyesuaian APBD 2020 terlambat? Mungkin saking banyaknya persoalan yang harus dihadapi kali ya,” jelas Furqan.

Padahal di saat yang sama, Jawa Barat membutuhkan dana bantuan sosial yang tidak sedikit. Menurut Kang Emil sendiri, saat ini ada 38 juta orang atau 2/3 dari 50 juta warga Jawa Barat yang meminta tanggungan dari negara. Hal ini disampaikan kang Emil saat jadi pembicara di Webinar seri 4 Institut Pembangunan Jawa Barat (Injabar) Universitas Padjadjaran, kamis (7/5/2020) dari gedung Pakuan, kota Bandung.

Mungkin kang Emil perlu mengambil inspirasi dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, yang responsif terhadap kebutuhan warganya di saat Covid-19. Ganjar Pranowo bahkan menyiapkan bantuan untuk warga Jateng yang ada di perantauan, seperti di Bandung dan Jakarta. Karena itu tidak aneh, temuan survei Indonesia Election and Strategic (IndEX) yang dirilis beberapa hari lalu mengkonfirmasi elektabilitas Ganjar Pranowo yang melejit pesat melampaui Ridwan Kamil bahkan melampaui Anis Baswedan, Gubernur Jakarta. Survei tersebut menjadi salah satu catatan ilmiah untuk mengukur kinerja beberapa pemimpin daerah saat ini.

“Kita tidak sedang membicarakan pilpres 2024, tapi upaya gotong royong, berjuang bersama meningkatkan efektifitas perang melawan wabah Covid-19” tegas Furqan AMC yang juga aktivis 98 ini.

Ia menambahkan, dalam perang melawan virus Corona ini, kepemimpinan Emil perlu diperkuat oleh seluruh jajaran di bawahnya.

“Melihat bentangan masalah dan intensitas krisis saat ini, tim pemprov Jabar tidak cukup hanya ‘bergerak’ tapi perlu quick response” tegasnya lebih lanjut. (*)

ude