Irfan Minta Gubenur Jabar Akui Keterbatasan Anggaran Terkait Bantuan Sosial Covid-19 - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda
Pos Indonesia

Hot News


Inspirasi


  • Dirgahayu Sat Linmas ke-58
    Dirgahayu Sat Linmas ke-58

    NEGARA Republik Indonesia lahir melalui perjuangan bangsa dan pahlawannya yang melepaskan diri dari penjajahan dan sejajar dengan bangsa di dunia.

    Irfan Minta Gubenur Jabar Akui Keterbatasan Anggaran Terkait Bantuan Sosial Covid-19
    Irfan Suryanegara (kemeja coklat)

    Irfan Minta Gubenur Jabar Akui Keterbatasan Anggaran Terkait Bantuan Sosial Covid-19

    JuaraNews, Bandung – Anggota DPRD Jawa Barat Irfan Suryangara meminta Pemprov Jabar jujur dan mengakui keterbatasan dalam pemberian dan penyaluran bansos (bantuan sosial) untuk rakyat yang terdampak Covid-19.

     

    Selama ini Pemprov Jabar kurang terbuka dan memiliki keterbatasan sehingga data masyarakat yang berhak menerima bansos terus berubah-rubah. Padahal, katanya, masih banyak masyarakat yang terkena dampak covid-19 dan belum mendapatkan bantuan.

     

    “Saya berharap kita harus jujur ke pemerintah pusat tentang hal ini (bantuan sosial). Saya paham terkadang rasa tanggung jawab kita sebagai pemerintahan daerah  ingin menyelesaikan masalah ini , atau mungkin mempunyai cita cita menjadi orang yang mampu menyelesaikan masalah ini. Tetapi dari hitungan yang ada,  kita harus jujur dalam hal keterbatasan kemampuan kita,. Ini masalah hidup masyarakat kita, rakyat jabar,  rakyat NKRI,” kata Irfan dalam perbincangan melalui aplikasi percakapan whatsapp, Selasa (12/5/2020). 

     

    Menurut Irfan, salah satu solusi selain efisiensi adalah jujur dengan data yang ada , Ketua Partai Demokrat Jawa Barat ini mengajak pemerintah untuk kasihan kepada masyarakat, ketua RT dan RW, juga kelurahan dan desa. “Mereka terkena beban. Mari kita jujur dan sampaikan ke pemerintah pusat bahwa kita (Pemda) mempunyai keterbatasan,” tegasnya lagi.

     

    Irfan yakin, dengan terbuka seperti itu  pemerintah pusat mampu menanggulangi persoalan bansos ini.  

     

    Irfan juga mencontohkan, di tempat tinggalnya di Kelurahan Bintara Kota Depok, jumlah penduduknya 54 ribu atau  berkisar 14.000 Kepala Keluarga (KK). Sebelum adanya wabah Covid-19,  ada 2500 KK yang mendapat bantuan pemerintah pusat karena hidup di dalam kemiskinan.

     

    Data ini diambil dari pada 2010 dan sedikit modifikasi. Pada 2020 data tersebut diverifikasi oleh Ketua RT, Ketua  RW dan petugas kelurahan. Maka terjadi pemadatan data menjadi sekitar 1900 KK (dari 2500 KK). 

     

    Masyarakat miskin akibat covid-19, di luar penerima bantuan dari pemerintah pusat, setelah diverifikasi tadi muncul angka 7000 KK warga miskin di kelurahan tersebut. “Ini artinya ada 50% penduduk yang  menjadi miskin karena covid-19. Dan kini  menjadi ada 8900 KK miskin di Kelurahan Bintara,” katanya.

     

    Irfan menambahkan, jumlah bantuan yang bisa ditanggulangi 1900 KK dari pemerintah pusat dan 1750 KK  dari Pemerintah Prov  dan Pemerintah Kota. Dengan begitu,  total masyarakat yang  ditolong pemerintah baik pusat dan daerah 3650 KK atau 41% dari 8900 KK  yang didaftar Ketua RT dan Ketua RW.

     

    Ini artinya ada 5250 KK yang tidak menerima bantuan atau  59%.  “Ini sesungguhnya salah satu sumber kemelut, setelah mengetahui lonjakan data yang , Ketua RT dan RW  diminta menurunkan angka kemiskinan yang ada, dan hal ini membuat mereka gundah. Beban ini lalu dilimpahkan juga kepada kelurahan,” kata Irfan.

     

    “Dan ternyata mereka juga merasakan yang sama karena kelurahan organ pemerintah yang  bersentuhan langsung dan dekat dengan masyarakat,  bahkan bisa dibilang sangat tahu kondisi rakyatnya. Dengan terpaksa mereka mengikuti instruksi atasan untuk melakukan verifikasi data,” kata Irfan.

     

    Kemudian, muncul lah angka penerima bantuan sebanyak 3.900 KK , yang artinya angka ini pun  masih menyisakan 2.150 KK yang  tidak mendapatkan bantuan dari sistim yang ada. “Di sini muncul persoalan bagi Pemda Provinsi, yakni bagaimana mencari solusi penangulangan 2150 KK  dan angka 1750 KK tanggung jawab Pemda yang terasa berat, melihat anggaran dari pusat ke daerah berkurang dan PAD juga berkurang,” kata Irfan lagi.

     

    Oleh karena itu, Irfan meminta agar Pemprov Jabar mengakui keterbatasan anggarn kepada pemerintah pusat. (*)

    ude

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Dampingi Presiden Resmikan Mall, Emil Siapkan Tatanan Normal Baru di Jabar
    Cegah Arus Balik, Penyekatan Perbatasan di Jabar Ditingkatkan
    Tekan Potensi Penyebaran COVID-19 Setelah Idulfitri dengan Tes Massif
    Bani Muhyiddin Pagelaran Tetap Jaga Silaturahmi di Tengah Pandemi Covid-19
    ASN Pemda Provinsi Jabar Mulai Bekerja
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Imani Center

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads