Pemprov Jabar Disanksi Kemenkeu Gara-Gara Refocusing Covid-19 - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda
Pos Indonesia

Hot News


Inspirasi


  • Dirgahayu Sat Linmas ke-58
    Dirgahayu Sat Linmas ke-58

    NEGARA Republik Indonesia lahir melalui perjuangan bangsa dan pahlawannya yang melepaskan diri dari penjajahan dan sejajar dengan bangsa di dunia.

    Pemprov Jabar Disanksi Kemenkeu Gara-Gara Refocusing Covid-19
    Irfan Suryanegara

    Pemprov Jabar Disanksi Kemenkeu Gara-Gara Refocusing Covid-19

    JuaraNews, Bandung –  Pemprov Jawa Barat mendapatkan sanksi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berupa penundaan pencairan 35 persen Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Refocusing Covid-19.

     

    Sanksi dijatuhkan menyusul laporan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 oleh Pemprov Jabar dinilai tak lengkap dan benar, serta disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi perkembangan penyebaran Covid-19 di daerah.

     

    Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat Irfan Suryanagara membenarkan adanya sanksi dari Kemenkeu tersebut. “Itu berdasar surat keputusan tertanggal 29 April 2020, Nomor 10/KM.7/2020 tentang penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil terhadap pemerintah daerah yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian APBD tahun anggaran 2020,” kata Irfan, Minggu (10/5/2020).

     

    Kata Irfan, berdasarkan diktum yang tercantum dalam keputusan kemenkeu itu, sanksi diterima Pemprov Jabar karena tidak melengkapi prasyarat pengajuan dana refocusing untuk Covid-19, yakni berupa laporan perubahan APBD. “Bagaimana Pemprov Jabar kemudian bisa mengajukan syarat perubahan APBD, apabila Perda APBD perubahannya hingga saat ini tidak ada,” tukasnya.

     

    Irfan mengatakan, dirinya sudah berkali-kali mengingatkan Pemprov Jabar terkait hal tersebut, namun tidak diindahkan. “Saya sudah ingatkan gubernur berkali-kali termasuk dalam rapat paripurna, sekarang kan faktanya kita di sanksi. Ini tentu tidak kita harapkan,” ujarnya.

     

    Ketua Partai Demokrat Jabar itu berharap dengan adanya sanksi ini, diharapkan Pemprov Jabar segara memperbaiki dan melengkapi realokasi anggaran sebagaimana permintaan Kemenkeu.

     

    “Saya harapkan Pemprov Jabar segara memperbaiki dan melengkapi realokasi anggaran sebagaimana permintaan Kemenkeu, sehingga sanksi penundaan DAU sebesar 35 persen itu bisa diakhiri,” ujarnya.

     

    Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 10/KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran DAU dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pemerintah Daerah Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, terdapat beberapa daerah di Jawa Barat yang mendapat sanksi penundaan DAU 35 persen diantaranya adalah sebagai berikut:

    1. Provinsi Jawa Barat
    2. Kabupaten Bekasi
    3. Kabupaten Bogor
    4. Kabupaten Ciamis
    5. Kabupaten Cianjur
    6. Kabupaten Cirebon
    7. Kabupaten Garut
    8. Kabupaten Indramayu
    9. Kabupaten Karawang
    10. Kabupaten Majalengka
    11. Kabupaten Kuningan
    12. Kabupaten Purwakarta
    13. Kabupaten Sukabumi
    14. Kabupaten Sumedang
    15. Kabupaten Tasikmalaya
    16. Kota Bogor
    17. Kota Cirebon
    18. Kota Sukabumi
    19. Kota Tasikmalaya
    20. Kota Cimahi

     

    (*)

    ude

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Dampingi Presiden Resmikan Mall, Emil Siapkan Tatanan Normal Baru di Jabar
    Cegah Arus Balik, Penyekatan Perbatasan di Jabar Ditingkatkan
    Tekan Potensi Penyebaran COVID-19 Setelah Idulfitri dengan Tes Massif
    Bani Muhyiddin Pagelaran Tetap Jaga Silaturahmi di Tengah Pandemi Covid-19
    ASN Pemda Provinsi Jabar Mulai Bekerja
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Imani Center

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads