Seperti Sedang Perang, Kita Bertempur Melawan Pasukan Virus Covid-19
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
DUKUNGAN terhadap Ganjar Pranowo untuk jadi presiden indonesia di pilpres 2024 terus mengalir.
SAAT ini masih banyak permasalahan di pasar tradisional yang berkaitan dengan penataan dan penempatan pedagang khususnya di Kabupaten Bandung.
JuaraNews, Bandung – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya mewanti-wanti Pemprov Jabar mengantisipasi gejolak di masyarakat sebagai dampak dari pembagian bantuan sosial (bansos) terdampak pandemi Covid-19. Sejumlah kericuhan yang terjadi di beberapa wilayah jangan sampai terjadi dan diantisipasi oleh Pemprov Jabar.
"Fenomena penolakan untuk menerima bantuan yang terjadi di hampir seluruh pelosok Jawa Barat ini meskipun sifatnya belum massif, bagaimana pun harus diantisipasi sedini mungkin," kata Asep Wahyuwijaya, yang juga kerap dipanggil AW, Selasa (28/4/2020).
Ia mengaku sudah melihat sejak awal adanya potensi kericuhan warga, jika jumlah bansos yang didistribusikan dianggap tidak proporsional. DPRD Jawa Barat sudah mengingatkan hal itu kepada Pemprov Jabar.
"Saya pernah juga menyampaikan hal itu saat forum rapat pimpinan DPRD Jabar beserta jajaran Satgas Covid-19 Jabar. Saya tegaskan hati-hati dengan skenario pemberian bansos kepada warga, jika tak matang perencanaannya bisa memicu gejolak sosial di akar rumput," katanya.
Asep merasa saran dari DPRD Jabar itu mungkin dianggap dianggap angin lalu oleh Pemprov. Pasalnya, pada Perppu No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemik Covid-19 tanggal 31 Maret 2020, keterlibatan parlemen dalam urusan penganggaran sudah tidak ada.
"Sebagai akibat dari telah diamputasinya hak anggaran parlemen dalam hal penanganan wabah Covid-19, protokol penanganan termasuk anggaran yang diperlukannya pun menjadi eksekutif sentris," tuturnya. (*)
ude
0 KomentarSEKRETARIAT DPRD Jabar menerima Kunker dari Bapemperda dan BK DPRD Kabupaten Nias Barat. Selengkapnya..
DPRD Jawa Barat meminta pengawasan terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Selengkapnya..
WAKIL Ketua Komisi III Jabar, Sugianto Nanggolah mendorong penyelamatan PT BPR Intan Jabar atau Bank Intan Selengkapnya..
Pemberitaan tentang Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB Kertajati) ramai lagi akhir-akhir Selengkapnya..
DPRD Jabar mendukung mendukung wacana Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang ingin mengoptimalkan Selengkapnya..
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil minta PNS di Jabar turut membantu penanganan gagal tumbuh anak atau stunting.