Johan J Anwari Sosper Perda Perlindungan Anak
- 19 April 2024 | 09:01:00 WIB
ANGGOTA DPRD Jabar dari Fraksi PKB Johan J Anwari melaksanakan penyebarluasan peraturan daerah (perda) provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021.
ANGGOTA DPRD Jabar dari Fraksi PKB Johan J Anwari melaksanakan penyebarluasan peraturan daerah (perda) provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021.
JABAR merupakan provinsi yang terdepan di Indonesia dalam penerapan sistem merit dengan menetapkan kebijakan manajemen ASN..
PEMILIHAN Umum Legislatif (Pileg) 2024 di Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah menghasilkan sejarah baru.
JuaraNews, Bandung-Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menegaskan, bahwa bantuan sosial (bansos) dampak COVID-19 tidak diberikan untuk semua warga Jabar. Terlebih bansos yang berasal dari Pemprov Jabar.
Uu mengatakan, bansos tidak hanya berasal dari Pemprov Jabar saja, namun ada pula bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat, seperti Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan sosial (bansos) dari presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa (bagi kabupaten), Kartu Pra Kerja, bantuan tunai dari Kemensos, bansos provinsi, serta bansos dari kabupaten/kota.
Selain itu, Pemprov Jabar menggagas Gerakan Nasi Bungkus atau Gasibu yang bertujuan untuk memastikan semua masyarakat Jabar dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya.
Meski begitu, bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah berbeda nilai, jenis, waktu penyebaran dan mekanismenya. Kemudian bagi warga yang sudah terdata untuk mendapat bantuan dari satu jenis bantuan, maka tidak akan terdata untuk mendapatkan bantuan lain.
“Masyarakat harus memahami dulu bahwa bantuan sosial ini bukan untuk semua masyarakat Jawa Barat. Oleh karena itu, kalau pun tidak mendapatkan program (bantuan sosial) dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, ada sumber-sumber (bansos) lain yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,” kata Uu di Kota Bandung, Selasa (28/4/20).
“Jadi, jangan semua berharap oleh dana provinsi. Provinsi ini hanya membantu sebagian mereka yang belum ter-cover (mendapat bantuan),” lanjutnya.
Uu menyebut jumlah total warga yang mendapat bansos dari berbagai sumber bantuan tersebut sekitar 8 juta penerima. Sementara Pemda Provinsi Jabar mencatat sekitar 1,7 juta penerima yang mendapat bansos dari Pemda Provinsi Jabar.
“Dari kami hari ini perhitungan sekitar 1,700,000 (penerima bantuan). Tetapi kan kemarin masih diberikan kesempatan (pendataan ulang) sampai tanggal 25 April (2020). Memang sebelumnya ada kuota, tapi setelah perkembangan di lapangan ada tambahan yang lain, Pak Gubernur (Jabar) memberikan tanpa kuota,” jelasnya.
Uu juga menuturkan, Pemprov Jabar memberikan bansos berdasarkan data yang berasal dari kabupaten/kota, dengan sumber awal data berasal dari RT/RW yang kemudian disampaikan ke kelurahan/desa dan kecamatan.
“Artinya bagi mereka yang belum mendapat bantuan dari periode sebelumnya, bisa diajukan. Tidak usah marah-marah, tidak usah mengusir petugas. Pemerintah ini berusaha semaksimal mungkin untuk tepat sasaran, tetapi untuk tepat sasaran ini harus memakai jalur (pemerintahan) yang ada di bawah,” ungkap Uu.
“Dan yang menganalisa layak dan tidaknya yang mendapat bantuan adalah (aparat pemerintahan) yang ada di bawah. Dan sekali lagi bukan hanya bantuan dari provinsi yang ada tapi ada saluran bantuan lain,” tambahnya.
UU pun berharap ke depan tidak terjadi kembali pengusiran petugas yang membawa bansos untuk diberikan kepada warga. Selain itu, Uu juga meminta kepada aparat desa/kelurahan untuk menyampaikan informasi atau masukan ke level pemerintah yang ada di atasnya terlebih dahulu.
“Jangan berteriak-teriak di media sosial. Kalaupun ada masukan atau koreksi – kita sama-sama pemerintah – sampaikan kepada kami lewat Pak Camat dulu atau lewat Pak Bupati dulu,” harap Uu.
“Karena seharusnya kan aparat pemerintah di bawah itu bisa mendinginkan masyarakat juga. Harus bisa menjadi pemimpin yang bijaksana,” imbuhnya.
Uu juga mengimbau warga yang berkemampuan, agar bisa membantu warga lain yang kekurangan.“Saya juga berharap kepada masyarakat – khususnya yang mempunyai rezeki lebih – bisa peduli terhadap lingkungan. Seperti membuat nasi bungkus atau apapun yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jangan hanya menunggu (bantuan) dari pemerintah, karena kami juga terbatas,” jelasnya.
Pada kesempatan ini, Uu pun meminta masyarakat agar tetap mengedepankan upaya penanganan dan pencegahan Covid-19, seperti rajin mencuci tangan, berdiam diri di rumah, menggunakan masker apabila beraktiftas di luar rumah, dan tetap berdoa.
“Saya minta kepada seluruh masyarakat Jawa Barat, perbanyak berdoa, bagi yang muslim perbanyak baca Quran, salawat. Perbanyak berdoa untuk meminta putusnya mata rantai penyebaran virus korona,” pintanya.(*)
bas
0 KomentarPJ Gubernur Jabar, Bey Machmudin menargetkan wilayahnya menjadi Swasembada pangan nasional khususnya pada komoditas Selengkapnya..
Sekretariat DPRD Jabar menggelar acara halal bihalal dengan tema Mari Perkuat Silaturahmi dan Sucikan Hati untuk Menggapai Kemenangan Selengkapnya..
GUNA pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi yang bisa merugikan negara, bank senantiasa harus mematuhi berbagai aturan kelembagaan yang Selengkapnya..
PEMPROV Jabar bersama kepolisian telah menyiapkan jalur alternatif bagi pemudik Lebaran 2024. Selengkapnya..
DISHUB Jabar mulai mengantisipasi pergerakan arus balik lintas Jabar tepatnya dari wilayah Jawa Tengah menuju Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
PJ Gubernur Jabar, Bey Machmudin menargetkan wilayahnya menjadi Swasembada pangan nasional khususnya pada komoditas padi.
UNTUK mengantisipasi gangguan kesehatan pemudik, Pemda Provinsi Jabar menyiapkan 293 posko kesehatan.